Ratusan Mahasiswa Unipas Demo DPRD Morotai, Sempat Terjadi Aksi Dorong dengan Aparat

BALENGKO SPACE MOROTAI – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (17/6/2026) kemarin. Demonstrasi tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas yang membawa sejumlah tuntutan terkait isu nasional maupun daerah.

Massa aksi terdiri atas BEM Unipas, BEM FPIK, BEM FKIP, BEM Ekonomi, BEM Teknik, BEM FISIP, dan BEM Matematika. Mereka memulai aksi dari titik kumpul kampus sebelum bergerak menuju Kantor Bupati dan DPRD Pulau Morotai.

Setibanya di depan gedung DPRD sekitar pukul 13.34 WIT, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi itu, massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun DPRD.

Salah satu isu yang disoroti mahasiswa ialah sengketa lahan di kawasan lingkar bandara yang melibatkan masyarakat dengan TNI Angkatan Udara. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menilai DPRD harus mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“DPRD harus hadir menyelesaikan persoalan lahan yang selama ini terus menimbulkan konflik antara masyarakat dan TNI AU,” ujar salah satu orator dalam aksi.

Selain persoalan agraria, mahasiswa juga menuntut pemerintah memperhatikan distribusi BBM subsidi bagi nelayan dan kendaraan umum. Mereka menilai kebutuhan BBM masyarakat di Morotai hingga kini belum terpenuhi secara maksimal.

“Kami datang membawa aspirasi masyarakat, tetapi hingga berjam-jam tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui massa aksi. Sikap diam ini menunjukkan ketidakseriusan wakil rakyat dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat Morotai,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.

Mahasiswa turut menyoroti potensi sektor pariwisata, khususnya kawasan wisata sejarah Army Dock, yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan asli daerah apabila dikelola secara serius.

Dalam demonstrasi tersebut, massa membawa 10 tuntutan, di antaranya menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menolak program MBG dan Koperasi Merah Putih, mencabut UU Polri dan UU TNI, menyelesaikan sengketa lahan masyarakat dengan TNI AU, menambah kuota BBM subsidi untuk nelayan dan kendaraan umum, serta menolak pemutusan anggaran akhir studi mahasiswa Unipas.

Namun hingga hampir dua jam aksi berlangsung, massa mengaku belum mendapat tanggapan dari pimpinan maupun anggota DPRD Pulau Morotai. Kondisi itu memicu kekecewaan peserta aksi.

Presiden BEM Unipas Morotai Rifaldi Majid menjelaskan sekitar pukul 15.00 WIT, kami mencoba masuk ke area dalam gedung DPRD. Upaya tersebut mendapat penghadangan dari aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di lokasi sehingga sempat terjadi aksi saling dorong.

“Kami tidak datang untuk membuat kericuhan, tetapi ingin memastikan tuntutan masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan oleh DPRD Pulau Morotai,” kata Rifaldi

Dalam insiden itu, seorang mahasiswa terlihat terjatuh di tengah kerumunan massa. Meski demikian, mahasiswa tersebut dilaporkan masih sadar dan tidak mengalami luka serius.

Situasi sempat memanas beberapa saat sebelum akhirnya kembali kondusif setelah aparat keamanan melakukan pengendalian massa. Hingga aksi berakhir, mahasiswa masih bertahan di sekitar kantor DPRD sambil menunggu respons atas tuntutan yang mereka sampaikan.