Aliansi November Memanggil Gelar Aksi di Ternate, Sampaikan 22 Tuntutan kepada Pemprov Malut
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 42
- comment 0 komentar
- print Cetak

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi ekstra dan mengatasnamakan Aliansi November Memanggil menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. (Source: Istimewa)
BALENGKO SPACE, TERNATE — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi ekstra dan mengatasnamakan Aliansi November Memanggil menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 22 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berbagai tuntutan itu mencakup persoalan pertambangan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, hingga penegakan hukum.
Sejumlah tuntutan yang disuarakan di antaranya mendesak pemberian sanksi kepada Direktur PT Nico sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022, mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa di Halmahera Utara, menghentikan pembangunan Batalyon Infanteri, serta menaikkan harga komoditas lokal.
Massa juga mendesak penghentian seluruh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Koperasi Desa (Kopdes), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka meminta agar kasus pembunuhan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah diusut tuntas serta mendesak pencopotan Kapolda Maluku Utara.
Di sektor pendidikan, Aliansi November Memanggil menuntut terwujudnya pendidikan gratis, pemberian hak yang layak bagi tenaga pendidik, serta pencabutan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai diskriminatif.
Sementara itu, terkait persoalan lingkungan dan pertambangan, massa mendesak penolakan izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Ormat Geothermal di Talaga Rano, evaluasi aktivitas pertambangan di Maluku Utara, serta pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pemulihan ruang hidup masyarakat.
Tuntutan lainnya meliputi penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di Maluku Utara, penyelesaian kasus kekerasan seksual, penghentian kriminalisasi terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM), aktivis lingkungan, dan mahasiswa, serta pengusutan aktivitas tongkang di kawasan pesisir Halmahera Selatan, termasuk Obi dan Kawasi.
Massa turut mendesak PT Argo Dewa Koko agar pemerintah menertibkan harga kelapa yang diterima petani di Halmahera Barat. Mereka juga menyerukan persatuan nasional dan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi ekstraktif.
Koordinator aksi Aliansi November Memanggil, Mudasir Yudin, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan hasil kajian dan konsolidasi internal aliansi.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mengambil sikap tegas terhadap berbagai persoalan yang disuarakan.
“Ini merupakan hasil kajian aliansi. Karena itu, kami meminta pemerintah provinsi, terutama Gubernur Sherly Tjoanda, agar mengambil sikap tegas dan mengakomodasi tuntutan yang kami sampaikan. Sebab, persoalan ini menyangkut kepentingan kita bersama,” ujar Mudasir.
Selain menyampaikan 22 tuntutan, Mudasir juga menyoroti keberadaan ratusan izin pertambangan di wilayah Maluku Utara yang menurutnya perlu segera dievaluasi oleh pemerintah provinsi.
Ia menilai aktivitas pertambangan selama ini telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Apalagi saat ini di wilayah Obi, Halmahera Selatan, ruang hidup masyarakat di sejumlah perkampungan semakin menyempit akibat aktivitas pertambangan. Bahkan, masyarakat terancam direlokasi karena aktivitas tambang tersebut,” pungkasnya.
- Penulis: Mujizad Mandea

Saat ini belum ada komentar