Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Aliansi November Memanggil Gelar Aksi di Ternate, Sampaikan 22 Tuntutan kepada Pemprov Malut

Aliansi November Memanggil Gelar Aksi di Ternate, Sampaikan 22 Tuntutan kepada Pemprov Malut

  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 42
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, TERNATE — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi ekstra dan mengatasnamakan Aliansi November Memanggil menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 22 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berbagai tuntutan itu mencakup persoalan pertambangan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, hingga penegakan hukum.

Sejumlah tuntutan yang disuarakan di antaranya mendesak pemberian sanksi kepada Direktur PT Nico sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022, mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa di Halmahera Utara, menghentikan pembangunan Batalyon Infanteri, serta menaikkan harga komoditas lokal.

Massa juga mendesak penghentian seluruh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Koperasi Desa (Kopdes), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka meminta agar kasus pembunuhan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah diusut tuntas serta mendesak pencopotan Kapolda Maluku Utara.

Di sektor pendidikan, Aliansi November Memanggil menuntut terwujudnya pendidikan gratis, pemberian hak yang layak bagi tenaga pendidik, serta pencabutan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai diskriminatif.

Sementara itu, terkait persoalan lingkungan dan pertambangan, massa mendesak penolakan izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Ormat Geothermal di Talaga Rano, evaluasi aktivitas pertambangan di Maluku Utara, serta pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pemulihan ruang hidup masyarakat.

Tuntutan lainnya meliputi penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di Maluku Utara, penyelesaian kasus kekerasan seksual, penghentian kriminalisasi terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM), aktivis lingkungan, dan mahasiswa, serta pengusutan aktivitas tongkang di kawasan pesisir Halmahera Selatan, termasuk Obi dan Kawasi.

Massa turut mendesak PT Argo Dewa Koko agar pemerintah menertibkan harga kelapa yang diterima petani di Halmahera Barat. Mereka juga menyerukan persatuan nasional dan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi ekstraktif.

Koordinator aksi Aliansi November Memanggil, Mudasir Yudin, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan hasil kajian dan konsolidasi internal aliansi.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mengambil sikap tegas terhadap berbagai persoalan yang disuarakan.

“Ini merupakan hasil kajian aliansi. Karena itu, kami meminta pemerintah provinsi, terutama Gubernur Sherly Tjoanda, agar mengambil sikap tegas dan mengakomodasi tuntutan yang kami sampaikan. Sebab, persoalan ini menyangkut kepentingan kita bersama,” ujar Mudasir.

Selain menyampaikan 22 tuntutan, Mudasir juga menyoroti keberadaan ratusan izin pertambangan di wilayah Maluku Utara yang menurutnya perlu segera dievaluasi oleh pemerintah provinsi.

Ia menilai aktivitas pertambangan selama ini telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Apalagi saat ini di wilayah Obi, Halmahera Selatan, ruang hidup masyarakat di sejumlah perkampungan semakin menyempit akibat aktivitas pertambangan. Bahkan, masyarakat terancam direlokasi karena aktivitas tambang tersebut,” pungkasnya.

  • Penulis: Mujizad Mandea

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DEKONSTRUKSI TAMANSISWA: TRANSFORMASI DARI “TAMAN SISWA” MENJADI “TAMAN ORANGTUA”

    DEKONSTRUKSI TAMANSISWA: TRANSFORMASI DARI “TAMAN SISWA” MENJADI “TAMAN ORANGTUA”

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Ain Dadong/ Ketua BEM UST Yogyakarta
    • visibility 785
    • 0Komentar

    Tamansiswa, yang secara historis lahir sebagai antitesis terhadap hegemoni kolonial, kini justru terjebak dalam hegemoni usang di dalam tubuhnya sendiri. Cita-cita revolusioner Ki Hadjar Dewantara untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin tampak kehilangan daya ledaknya di era modern ini. Alih-alih bertransformasi menjadi poros pemikiran pendidikan kontemporer, organisasi ini justru mengalami kemandekan struktural yang sangat […]

  • Source : Istimewa

    Hari Pers Nasional 2026: LBH Ansor Malut Soroti Tekanan Kekuasaan terhadap Jurnalis

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 314
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO) – Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menegaskan bahwa pers harus tetap menjadi alat koreksi sosial dan penjaga kebenaran di tengah tekanan kekuasaan yang kian kompleks, Senin (9/2/2026). Momentum Hari Pers Nasional ini dinilai sebagai titik refleksi penting bagi demokrasi, khususnya dalam mengawal isu konflik agraria, lingkungan, dan korupsi di Maluku Utara. […]

  • Source : Istimewa

    Ketua GP Ansor Haltim: Polemik Tunjangan DPRD Malut Harus Disikapi Objektif, Hindari ‘Trial by Opinion’

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 393
    • 0Komentar

    HALMAHERA TIMUR (BALENGKO) – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Halmahera Timur, Julkarnain Rajak, angkat bicara mengenai polemik tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Julkarnain menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan di atas landasan yang objektif, bukan dibentuk oleh desakan opini publik. Ia meminta semua […]

  • Fahrul Abd Muid, Dosen IAIN Ternate dan Direktur Bajo Institut Maluku Utara.

    Positive Thinking dan Kekuasaan: Cara Gubernur Membentuk Nasib Rakyat

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Penulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Direktur Bajo Institut Malut
    • visibility 550
    • 0Komentar

    Ternyata pikiran kita bisa menciptakan realitas-kenyataan. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Gubernur dalam gaya kepemimpinannya. Bahwa pikiran bisa menentukan perilaku saya, anda dan kita semua. Gubernur tidak bisa berpikir siapa itu Gubernur, tetapi Gubernur bergantung pada apa yang Gubernur pikirkan tentang diri Gubernur. Gubernur itu ada, karena diadakan oleh Tuhan melalui rakyatnya. Maka dalam […]

  • Kantor Polres Pulau Morotai tempat warga melaporkan dugaan penyerobotan tanah

    Abaikan Somasi dan Mediasi, Warga Morotai Laporkan Dugaan Penyerobotan Tanah ke Polisi

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 669
    • 0Komentar

    Morotai (BALENGKO) – Sengketa tanah di Kabupaten Pulau Morotai kembali mencuat. Santo Daeng Suki bersama tim kuasa hukumnya melaporkan empat orang ke Kepolisian Resor Pulau Morotai pada Selasa (23/9/2025). Laporan itu menyoroti dugaan penyerobotan dan penguasaan tanah tanpa hak. Tim kuasa hukum yang terdiri dari Zulfikran A. Bailussy, S.H., Susanti Daeng Suki, S.H., dan Marwan […]

  • Aktivitas Fisik 40% Sebelum Izin Lingkungan, Ahli Hukum Unkhair: PT Intimkara Langgar Prinsip Preventif

    Aktivitas Fisik 40% Sebelum Izin Lingkungan, Ahli Hukum Unkhair: PT Intimkara Langgar Prinsip Preventif

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 262
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Dosen Hukum Lingkungan Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Siti Barora, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan usaha berisiko dampak lingkungan dilarang beroperasi sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha yang sah. Penegasan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah melalui UU Nomor 6 […]

expand_less