Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » LBH Ansor Malut Tegaskan: SK Hukuman Salmin Janidi Sah dan Tidak Bisa Dibatalkan oleh Tekanan Kelompok

LBH Ansor Malut Tegaskan: SK Hukuman Salmin Janidi Sah dan Tidak Bisa Dibatalkan oleh Tekanan Kelompok

  • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
  • visibility 374
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Ternate (BALENGKO) — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menyampaikan sikap resmi terkait insiden masuknya sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Sofifi ke Kantor BKD Provinsi Maluku Utara. Kelompok tersebut diduga menekan Plt Kepala BKD, Zulkifli Bian, agar mencabut Keputusan Gubernur terkait hukuman disiplin terhadap mantan Kepala Dinas Perhubungan, Salmin Janidi, S.H., M.Hum.

LBH Ansor menilai tindakan itu sebagai bentuk intervensi yang tidak sah, tidak beretika, dan mengganggu proses administrasi kepegawaian yang seharusnya steril dari tekanan pihak mana pun.

Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.6.2/KEP/06/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan selama 12 bulan kepada Salmin Janidi dinyatakan telah melalui pemeriksaan internal yang lengkap dan objektif. SK tersebut menyebutkan bahwa yang bersangkutan terbukti memiliki lebih dari satu istri tanpa izin pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 10 Tahun 1983.

Perbuatan itu termasuk pelanggaran disiplin berat berdasarkan Pasal 41 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Karena itu, penjatuhan hukuman berupa pembebasan dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan dan penugasan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan dinilai telah sesuai prosedur serta sah secara hukum. SK tersebut juga mengatur penyesuaian hak kepegawaian dan membuka ruang koreksi jika ditemukan kesalahan administratif—namun bukan karena tekanan dari pihak luar.

LBH Ansor juga menegaskan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan istri pertama Salmin Janidi tidak menghapus unsur pelanggaran administratif sebagai ASN. Urusan izin perkawinan dan perceraian PNS berada di bawah PP 10/1983, bukan ranah Pengadilan Agama. Dengan demikian, fakta bahwa Salmin masih memiliki lebih dari satu istri tanpa izin pejabat justru memperkuat dasar hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Menurut LBH Ansor, tindakan sekelompok orang yang memasuki ruang BKD dan melakukan tekanan terhadap pejabat pemerintah merupakan tindakan tidak sah dan berpotensi mengandung unsur intimidasi terhadap ASN. LBH meminta aparat penegak hukum mengusut pihak-pihak yang mengorganisir tindakan tersebut serta memastikan keamanan ASN dalam menjalankan tugas.

LBH Ansor juga mengingatkan bahwa pembatalan SK hukuman disiplin tanpa dasar hukum dapat memicu dilakukannya audit investigatif oleh Wasdal BKN. Produk administrasi kepegawaian yang diatur PP 94 Tahun 2021 tidak dapat diubah atau diganggu hanya karena tekanan kelompok tertentu.

Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menegaskan bahwa lembaganya menolak segala bentuk campur tangan terhadap proses kepegawaian. Ia menyebut SK hukuman disiplin terhadap Salmin Janidi tetap berlaku penuh dan tidak dapat dianulir melalui gaya preman, intimidasi, atau manuver kelompok mana pun.

“Birokrasi harus berjalan berdasarkan hukum, bukan tekanan,” tegas Zulfikran.

LBH Ansor Maluku Utara menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa SK Gubernur terhadap Salmin Janidi sah dan tidak bisa diganggu gugat tanpa alasan hukum yang jelas. Tindakan kelompok yang memasuki kantor BKD harus diselidiki demi menjaga marwah pemerintahan. LBH Ansor juga menyatakan siap mengawal dan memberikan dukungan hukum kepada ASN yang melaksanakan tugas sesuai aturan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumber foto : Istimewa

    LBH Ansor Malut Persoalkan Dasar Hukum Klaim Lahan Polda di Ubo-Ubo

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 381
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO) — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menyatakan sikap terkait langkah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara terhadap warga Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan. LBH Ansor menilai proses pidana terkait dugaan penyerobotan lahan dan memasuki pekarangan tanpa izin tersebut belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, mengungkapkan […]

  • Pelantikan Sarbin Sehe sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara: Awal Pengabdian untuk Masyarakat dan Perubahan

    Pelantikan Sarbin Sehe sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara: Awal Pengabdian untuk Masyarakat dan Perubahan

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 992
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Istimewa Jakarta, 20 Februari 2025 – Setelah pelantikan serentak kepala daerah di Indonesia, Sarbin Sehe resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara mendampingi Gubernur Sherly Tjoanda. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2) pukul 10.00 WIB. Dalam wawancara usai pelantikan, Sarbin Sehe mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan. […]

  • Lampung

    Tim Dokkes Polda Lampung Cek Kesiapan Posko Kesehatan di Pelabuhan Bakauheni

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Agung Gumelar
    • visibility 191
    • 0Komentar

    LAMPUNG (BALENGKO) — Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Lampung melakukan pengecekan fasilitas kesehatan (faskes) di Posko Kesehatan Pelabuhan Bakauheni, Jumat (27/3), sebagai bagian dari persiapan arus balik Lebaran 2026. Kabid Dokkes Polda Lampung, AKBP Sigit Lesmonojati, mengatakan pengecekan dilakukan atas instruksi Kapolda Lampung untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi para pemudik. “Pengecekan ini dilakukan […]

  • Libatkan 1.746 Pekerja Lokal, Irine Roba Dorong Kemandirian Petani Lewat Program P3TGAI di Halmahera Timur

    Libatkan 1.746 Pekerja Lokal, Irine Roba Dorong Kemandirian Petani Lewat Program P3TGAI di Halmahera Timur

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 489
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, HALMAHERA TIMUR – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menggelar pertemuan dengan 23 kelompok penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2025 dan 2026 di Desa Sidomulyo, Rabu (30/7/2026). Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi pelaksanaan program peningkatan jaringan irigasi […]

  • Vozinha Selangkah Lagi Gabung Colo Colo Usai Tampil Gemilang di Piala Dunia

    Usai Jadi Sorotan Dunia, Vozinha Kini Bersiap Memulai Petualangan Baru di Colo Colo

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 151
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Kiper berusia 40 tahun asal Tanjung Verde itu dikabarkan akan terbang ke Cile akhir pekan ini untuk menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya ke Colo Colo. Sebelumnya, negosiasi sempat berjalan alot karena pihak Vozinha menolak tawaran awal. Namun, setelah mengajukan proposal balasan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Nama Vozinha melambung setelah […]

  • Oleh: Ariyo Dermawan, S.Kep Koordinator TurunTangan Maluku Utara | Pemerhati Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    Perjuangan Tenaga Kesehatan: Melayani di Tengah Sistem yang Tertinggal dan Akses yang Sulit

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Oleh: Ariyo Dermawan, S.Kep Koordinator TurunTangan Maluku Utara | Pemerhati Pelayanan Kesehatan Masyarakat
    • visibility 382
    • 0Komentar

    Ada rasa miris ketika melihat keluarga pasien di wilayah kerja Puskesmas Yaba, Halmahera Selatan, harus memikul anggota keluarganya menyeberangi sungai dan melewati jalan rusak demi mencapai fasilitas rujukan. Ini bukan adegan dari situasi bencana, melainkan bagian dari keseharian pelayanan kesehatan di wilayah dengan akses yang terbatas. Di tengah kondisi itu, yang patut dicatat adalah perjuangan […]

expand_less