Perjuangan Tenaga Kesehatan: Melayani di Tengah Sistem yang Tertinggal dan Akses yang Sulit

Ada rasa miris ketika melihat keluarga pasien di wilayah kerja Puskesmas Yaba, Halmahera Selatan, harus memikul anggota keluarganya menyeberangi sungai dan melewati jalan rusak demi mencapai fasilitas rujukan. Ini bukan adegan dari situasi bencana, melainkan bagian dari keseharian pelayanan kesehatan di wilayah dengan akses yang terbatas.

Di tengah kondisi itu, yang patut dicatat adalah perjuangan para tenaga kesehatan. Bahkan Kepala Puskesmas Yaba secara langsung mendampingi proses rujukan, memastikan pasien tetap mendapatkan pertolongan meski sarana dan akses sangat terbatas. Sikap ini menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang patut diapresiasi.

Namun apresiasi tidak boleh berhenti sebagai pujian. Ketika praktik rujukan pasien harus dilakukan secara manual karena akses jalan rusak dan transportasi tidak tersedia, di situlah pemerintah perlu dikritik secara jujur. Pelayanan kesehatan adalah urusan wajib negara. Ia tidak bisa diserahkan pada pengorbanan personal para petugas. Ketika infrastruktur dasar tidak dipastikan, maka yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga dan martabat pelayanan publik itu sendiri.

Kasus di Yaba juga bukan peristiwa tunggal. Dalam beberapa waktu terakhir, publik berkali-kali disuguhi cerita serupa dari berbagai wilayah di Maluku Utara dan daerah kepulauan lainnya. Ada petugas kesehatan di Loloda yang harus menantang maut menyebrangi sungai untuk melaksanakan puskesmas keliling, ada pasiean yang dirujuk dengan perahu kecil, atau mereka yang menunggu rujukan berjam-jam karena akses terputus. Masalah yang selalu berulang, hanya di lokasi yang berbeda. Ini menunjukkan persoalan struktural yang belum ditangani secara serius, meski ceritanya sudah terlalu sering muncul.

Refleksi dari rangkaian kejadian ini seharusnya membawa kita pada satu kesimpulan penting; pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Puskesmas, tenaga medis, dan alat kesehatan akan selalu terbatas dampaknya jika jalan, jembatan, dan transportasi dibiarkan dalam kondisi yang menyulitkan. Dalam situasi seperti ini, pelayanan kesehatan seolah berjalan dalam mode darurat yang berkepanjangan.

Solusinya membutuhkan keberanian dan konsistensi kebijakan. Pemerintah daerah perlu menjadikan akses menuju fasilitas kesehatan sebagai prioritas lintas sektor, bukan cuma menjadi urusan dinas kesehatan. Pemetaan jalur rujukan berisiko tinggi, perbaikan infrastruktur penghubung, penyediaan transportasi darurat, serta perlindungan bagi tenaga kesehatan harus berjalan bersamaan. Pendekatan ini bukan hal baru, tetapi sering kali tertunda oleh minimnya keberpihakan dan keberlanjutan.

Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa masalah pelayanan kesehatan bukan pada kekurangan tenaga kesehatan, melainkan absennya dukungan sistem. Negara diuji bukan saat meresmikan fasilitas, tetapi saat memastikan warganya dapat menjangkau fasilitas itu dengan aman. Selama rujukan masih dilakukan dengan cara-cara darurat, tanggung jawab itu belum sepenuhnya ditunaikan.