Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » EDUTALKS » Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

  • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
  • visibility 409
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Foto : ANTARA/Yamsyina Hawnan

Jakarta, 17 Februari 2025 – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi protes dengan tajuk “Indonesia Gelap” di berbagai wilayah Indonesia. Aksi ini diadakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut para mahasiswa, kebijakan tersebut berpotensi merugikan rakyat dan menghambat pelayanan publik.

DI lansir dari Narasi TV, ribuan mahasiswa berkumpul di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, serta beberapa kota besar lainnya. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster untuk menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Berikut adalah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa BEM SI:

  1. Pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan publik. Mereka khawatir kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
  2. Penolakan terhadap RUU Minerba – Para mahasiswa menolak pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mereka menganggap kebijakan ini bisa mengganggu independensi akademik dan menimbulkan konflik kepentingan.
  3. Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik – Mahasiswa meminta pemerintah untuk memastikan pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi. Mereka menegaskan bahwa tunjangan ini adalah hak yang harus diterima tanpa adanya pemotongan.
  4. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Mahasiswa meminta agar pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengeluarkan anggaran tersebut dari sektor pendidikan.
  5. Hentikan Pembuatan Kebijakan yang Tidak Berdasarkan Penelitian Ilmiah – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian ilmiah dan tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Aksi ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan mengkaji ulang kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Mahasiswa BEM SI juga menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.

  • Penulis: balengko space

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejumlah mahasiswa membentangkan poster saat berlangsungnya Kongres HPMS di Asrama Haji, Ternate, Minggu (11/1/2026). Sumber foto: Istimewa.

    Aksi Tolak 10 IUP Pulau Mangoli Diwarnai Dugaan Kekerasan di Kongres HPMS Ternate

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Ternate (BALENGKO), 12 Januari 2026 — Aksi penyampaian aspirasi penolakan 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bijih besi di Pulau Mangoli, Kepulauan Sula, dilaporkan berujung pada dugaan kekerasan dalam Kongres Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) di Asrama Haji, Ternate Selatan, Minggu malam (11/1/2026). Tiga mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Sula membentangkan poster penolakan sesaat setelah […]

  • Wagub Malut & Menkes Budi Gunadi Sadikin Letakkan Batu Pertama RSUD Sanana

    Wagub Malut & Menkes Budi Gunadi Sadikin Letakkan Batu Pertama RSUD Sanana

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 650
    • 0Komentar

    BalengkoSpace.com, Sanana, Kamis, 17 Juli 2025 Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan peningkatan kualitas RSUD Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Kamis (17/7/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, beserta jajaran, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, serta tenaga medis […]

  • Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memberikan arahan dalam pembukaan Musprov POSSI Maluku Utara di Emerald Hotel Ternate, Kamis (22/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan kesiapan pemerintah melakukan operasi besar guna memberantas praktik bom ikan di wilayah perairan Maluku Utara. (Foto: Ika/RRI).

    Wagub Sarbin Sehe Tabuh Genderang Perang Lawan Bom Ikan di Maluku Utara

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 157
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO) – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan operasi besar-besaran guna memberantas praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan). Langkah tegas ini diambil demi menyelamatkan ekosistem laut yang menjadi modal utama masa depan ekonomi berkelanjutan di wilayah Maluku Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka Musyawarah Provinsi […]

  • Peserta UNUTARA mengikuti ujian sertifikasi Auditor Mutu Internal di hari terakhir pelatihan. | Sumber foto : Istimewa

    UNUTARA Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Mutu Internal untuk Tingkatkan Kompetensi Dosen dan Tendik

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 323
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO), 10 November 2025 — Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Mutu Internal selama tiga hari, mulai 10–12 November 2025, bertempat di Aula Mina Asrama Haji Kota Ternate. Kegiatan ini diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai fakultas di lingkungan UNUTARA, dengan tujuan […]

  • Konsep Staatsfundamentalnorm Hans Nawiasky sebagai Fondasi Hukum dan Demokrasi

    Konsep Staatsfundamentalnorm Hans Nawiasky sebagai Fondasi Hukum dan Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Lasuwardi Wahab. S.H (Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan kalijaga Yogyakarta)
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Dalam ruang perkuliahan hukum, mahasiswa kerap terpesona oleh kemegahan struktur hierarki norma yang dikembangkan Hans Nawiasky. Melalui teori Staatsfundamentalnorm, Nawiasky menempatkan norma dasar pada puncak bangunan hukum negara sebagai ruh yang menjiwai seluruh aturan di bawahnya.

  • DLH Morotai Belum Turun Lapangan, Alat Berat Sudah Rambah 2 Hektare Lahan di Desa Bido.

    DLH Morotai Belum Turun Lapangan, Alat Berat Sudah Rambah 2 Hektare Lahan di Desa Bido.

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Aktivitas pembukaan lahan seluas 2 hektare di Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, menuai sorotan. Meski alat berat sudah beroperasi untuk penggalian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai mengaku belum turun ke lapangan maupun memeriksa dokumen lingkungan kegiatan tersebut. Kepala DLH Pulau Morotai, Djasmin Taher, menyebut pihaknya baru menerima informasi bahwa lahan itu akan dipakai […]

expand_less