Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » EDUTALKS » Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

  • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
  • visibility 384
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Foto : ANTARA/Yamsyina Hawnan

Jakarta, 17 Februari 2025 – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi protes dengan tajuk “Indonesia Gelap” di berbagai wilayah Indonesia. Aksi ini diadakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut para mahasiswa, kebijakan tersebut berpotensi merugikan rakyat dan menghambat pelayanan publik.

DI lansir dari Narasi TV, ribuan mahasiswa berkumpul di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, serta beberapa kota besar lainnya. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster untuk menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Berikut adalah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa BEM SI:

  1. Pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan publik. Mereka khawatir kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
  2. Penolakan terhadap RUU Minerba – Para mahasiswa menolak pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mereka menganggap kebijakan ini bisa mengganggu independensi akademik dan menimbulkan konflik kepentingan.
  3. Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik – Mahasiswa meminta pemerintah untuk memastikan pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi. Mereka menegaskan bahwa tunjangan ini adalah hak yang harus diterima tanpa adanya pemotongan.
  4. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Mahasiswa meminta agar pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengeluarkan anggaran tersebut dari sektor pendidikan.
  5. Hentikan Pembuatan Kebijakan yang Tidak Berdasarkan Penelitian Ilmiah – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian ilmiah dan tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Aksi ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan mengkaji ulang kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Mahasiswa BEM SI juga menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.

  • Penulis: balengko space

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejumlah alumni MAN Insan Cendekia Halmahera Barat membagikan takjil kepada masyarakat di Pandara Kananga, Ternate Tengah, Sabtu (14/03/2025). Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus mempererat silaturahmi alumni di bulan Ramadan.

    Alumni MAN Insan Cendekia Halmahera Barat Berbagi Takjil di Ternate, Perkuat Silaturahmi Ramadan

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Muzsta
    • visibility 140
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate — Alumni MAN Insan Cendekia Halmahera Barat menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di kawasan kuliner Pandara Kananga yang berada di Kampung Makassar Timur, Ternate Tengah, pada Sabtu (14/03/2025) pukul 17.30 WIT. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di bulan suci Ramadan. Beberapa alumni yang hadir dalam kegiatan […]

  • Tunjangan DPRD Malut

    GP Ansor Tidore Kepulauan Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Tunjangan DPRD Malut

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 103
    • 0Komentar

    TIDORE (BALENGKO) – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Tidore Kepulauan, Jafar Noh Idrus, memberikan pernyataan resmi terkait dinamika hukum yang tengah berkembang di Maluku Utara. Ia mengingatkan pentingnya menempatkan penanganan dugaan persoalan tunjangan di DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 dalam koridor asas legalitas yang tepat. Dalam pernyataannya pada Selasa (17/2/2026), Jafar menegaskan bahwa […]

  • Ketua DPRD DIY Tanam Pohon Beringin Bersama DLHK DIY untuk Simbol Pelestarian dan Persatuan

    Ketua DPRD DIY Tanam Pohon Beringin Bersama DLHK DIY untuk Simbol Pelestarian dan Persatuan

    • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
    • account_circle Yogi
    • visibility 444
    • 0Komentar

    Yogyakarta, (17/4/25) — Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nuryadi, S.Pd., bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD DIY serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, melaksanakan kegiatan penanaman pohon beringin di halaman Gedung DPRD DIY pada Kamis pagi (17/4/25). Kegiatan ini bertujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dan menjaga kelestarian lingkungan di kawasan legislatif […]

  • USHP Gelar Sowan Alumni di Jakarta, Perkuat Jejaring dan Bekali Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja

    USHP Gelar Sowan Alumni di Jakarta, Perkuat Jejaring dan Bekali Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Andika
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO) , 27 Maret 2026 – Organisasi mahasiswa Unit Studi Hukum Perdata (USHP) kembali menggelar kegiatan sowan alumni sebagai upaya mempererat silaturahmi dan menggali pengalaman pascakampus. Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari alumni terkait dunia kerja, organisasi, hingga kontribusi di masyarakat. Meski dengan keterbatasan dukungan, kegiatan tetap terlaksana melalui inisiatif […]

  • Menimbang Ulang Wacana Otonomi Daerah Baru: Antara Harapan, Realita, dan Tanggung Jawab Intelektual Muda

    Menimbang Ulang Wacana Otonomi Daerah Baru: Antara Harapan, Realita, dan Tanggung Jawab Intelektual Muda

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Jafar Noh | Pengamat Informasi.
    • visibility 1.844
    • 0Komentar

    Dalam membicarakan otonomi daerah, penting bagi kita memahami terlebih dahulu posisi dan fungsi otonomi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi bukan sekadar jargon yang berpindah dari satu ruang diskusi ke ruang lainnya. Ia adalah proses kompleks yang menuntut kehati-hatian, legalitas, dan kesiapan dalam berbagai aspek. Pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan […]

  • Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate Gelar Lomba Hari Gizi Nasional ke-65 Bersama DPD PERSAGI

    Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate Gelar Lomba Hari Gizi Nasional ke-65 Bersama DPD PERSAGI

    • calendar_month Minggu, 26 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 622
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Istimewa Ternate, 25/1/24 – Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN) ke-65, Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate bekerja sama dengan DPD PERSAGI menyelenggarakan berbagai kegiatan bertema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Ridwan Yamko, SKM., M.Kes, dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen, masyarakat […]

expand_less