Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara: Menyongsong Periode 2025-2030 untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara: Menyongsong Periode 2025-2030 untuk Pemberdayaan Masyarakat

  • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
  • visibility 724
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Sumber Foto : Istimewa

Sofifi, Senin, (10/3/25) – Pada hari ini, telah berlangsung pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara untuk periode 2025-2030. Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIT dan berlangsung di Gedung Paripurna Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan dihadiri oleh Gubenur dan wakil Gubernur Maluku Utara, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati se-Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Hj. Rusni Sarbin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, menekankan pentingnya peran PKK dalam mengatasi berbagai tantangan sosial di daerah, seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak, penuntasan kemiskinan, serta revitalisasi posyandu. Beliau juga menyoroti isu-isu penting lainnya, seperti tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, pelecehan seksual, kenakalan remaja, serta perkawinan anak usia dini. Semua hal ini memerlukan mobilisasi dan koordinasi berbagai potensi yang ada. Menurut Hj. Rusni, PKK sebagai mitra pemerintah dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, di mana jajaran PKK harus terus berinovasi untuk memastikan agar 10 program PKK tetap dilaksanakan secara efektif.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan sarana dan prasarana di daerah. Gubernur juga menyampaikan bahwa PKK memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat desa, yang dapat menjadi jalur komunikasi yang efektif. Melalui ketua PKK desa dan kecamatan, berbagai laporan dan informasi dari desa dapat diterima dan disampaikan dengan baik, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang ada.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • USHP Fakultas Hukum Universitas Janabadra Luncurkan Living Law, Program Baru Berbasis Praktik Sosial

    USHP Fakultas Hukum Universitas Janabadra Luncurkan Living Law, Program Baru Berbasis Praktik Sosial

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Yogyakarta (BALENGKO) — Unit Studi Hukum Perdata (USHP) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, tengah merancang program inovatif bertajuk Living Law sebagai langkah penguatan peran organisasi dalam dinamika akademik dan sosial kampus. Program ini diinisiasi untuk menegaskan bahwa hukum perdata tidak hanya dipahami secara teoritis di ruang kelas, tetapi juga dihidupkan melalui praktik sosial, ruang diskusi […]

  • Ilustrasi forum rapat evaluasi kebijakan publik.

    Soroti Kritikan Fraksi PDIP Sulteng terhadap Program ‘Berani Cerdas’, Mahasiswa Hukum UGM: DPRD Bukan Tempat Asal Bicara

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 232
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, BALENGKO SPACE – Pernyataan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah, Suryanto, dalam forum Pansus LKPJ APBD 2025 memicu reaksi dari kalangan akademisi. M. Reza Nanga, mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Sulawesi Tengah (Sulteng), menilai kritik yang meminta Gubernur menunda program “Berani Cerdas” tersebut harus didasari pada evaluasi yang terukur, bukan […]

  • ernyataan sikap tertulis dari Forum BEM Se-DIY menggugat DPRD

    Gugat DPRD DIY, Forum BEM Se-DIY Suarakan 10 Tuntutan Krusial Mulai dari Krisis Sampah Hingga Isu Nasional

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 123
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM Se-DIY) kembali melayangkan mosi gugatan terbuka yang ditujukan langsung kepada jajaran DPRD DIY. Dalam aksi bertajuk “Bangun Persatuan Rakyat, Rebut Daulat Rakyat Dan Lawan Republik Otoriter”, aliansi mahasiswa ini menuntut respons konkret legislatif atas berbagai sengkarut sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat […]

  • Oleh: Irfandi R. Hi Mustafa Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara

    BUKAN LAGI GEDUNG DAN IJAZAH

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Irfandi R. Hi Mustafa Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara
    • visibility 313
    • 0Komentar

    Memasuki petengahan 2026, wajah pendidikan Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Jika satu dekade lalu kemegahan Gedung sekolah dan legalitas ijazah menjadi parameter tunggal kesuksesan institusi, hari ini narasi tersebut mulai using. Kita menyaksikan pergeseran fundamental dari “pendidikan berbasis fasilitas fisik” menuju “pendidikan berbasis ekosistem kompetensi”. Data menunjukkan bahwa relevansi ijazah konvensional terus […]

  • Sidang pleno Muscab PKB Pulau Morotai menetapkan calon pengurus DPC periode 2026-2037.

    Tiga Nama Muncul dalam Muscab PKB Pulau Morotai, Siap Ikuti Uji Kelayakan DPP

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Muzijad Mandea
    • visibility 414
    • 0Komentar

    MOROTAI, BALENGKO SPACE – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pulau Morotai resmi menetapkan tiga nama yang akan mengisi struktur kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Pulau Morotai untuk periode 2026–2037. Penetapan ini dilakukan dalam sidang pleno yang berlangsung di Morotai, Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan hasil pemetaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, ketiga nama yang […]

  • SULA

    LBH Ansor Malut Soroti Dugaan Penganiayaan Oknum TNI yang Tewaskan Warga Sipil di Kepulauan Sula

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Kepulauan Sula (BALENGKO) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menyatakan sikap tegas atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI berinisial Pratu SB, yang menyebabkan meninggalnya warga sipil SU (36) di Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan kronologi awal yang beredar, korban disebut tidak terlibat langsung dalam konflik, namun menjadi sasaran pemukulan hingga […]

expand_less