Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara: Menyongsong Periode 2025-2030 untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara: Menyongsong Periode 2025-2030 untuk Pemberdayaan Masyarakat

  • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
  • visibility 628
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Sumber Foto : Istimewa

Sofifi, Senin, (10/3/25) – Pada hari ini, telah berlangsung pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara untuk periode 2025-2030. Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIT dan berlangsung di Gedung Paripurna Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan dihadiri oleh Gubenur dan wakil Gubernur Maluku Utara, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati se-Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Hj. Rusni Sarbin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, menekankan pentingnya peran PKK dalam mengatasi berbagai tantangan sosial di daerah, seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak, penuntasan kemiskinan, serta revitalisasi posyandu. Beliau juga menyoroti isu-isu penting lainnya, seperti tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, pelecehan seksual, kenakalan remaja, serta perkawinan anak usia dini. Semua hal ini memerlukan mobilisasi dan koordinasi berbagai potensi yang ada. Menurut Hj. Rusni, PKK sebagai mitra pemerintah dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, di mana jajaran PKK harus terus berinovasi untuk memastikan agar 10 program PKK tetap dilaksanakan secara efektif.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan sarana dan prasarana di daerah. Gubernur juga menyampaikan bahwa PKK memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat desa, yang dapat menjadi jalur komunikasi yang efektif. Melalui ketua PKK desa dan kecamatan, berbagai laporan dan informasi dari desa dapat diterima dan disampaikan dengan baik, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang ada.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SEMAINDO desak dokumen hibah Gelora Kie Raha

    Polemik Gelora Kie Raha Memanas: SEMAINDO Desak Ungkap Dokumen Sah!

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 670
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Jakarta, 19 Agustus 2025 – Polemik kepemilikan Stadion Gelora Kie Raha (GKR) antara Pemkot Ternate dan Pemda Halmahera Barat kian memanas. Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halbar DKI Jakarta mendesak penyelesaian segera melalui jalur hukum. Ketua SEMAINDO Halbar DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai perdebatan publik soal GKR sudah berlebihan. Ia menegaskan masalah ini […]

  • Antara Introvert dan Ekstrovert; Kamu yang Mana?

    Antara Introvert dan Ekstrovert; Kamu yang Mana?

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Kontributor-Nurul Hafizdatul Muhajirah, S.Psi Balengko Space – Pada tanggal 3 Januari kemarin, kita memperingati hari introvert sedunia. Di mana introvert merupakan salah satu tipe kepribadian yang ada pada manusia. Istilah introvert digunakan untuk menggambarkan sebuah sifat yang cenderung menyendiri, lebih fokus pada dunia-dunia internal seperti terfokus pada diri sendiri, dan cenderung tidak suka bersosialisasi. Sama […]

  • Komunitas Pijar NC Gelar Edukasi dan Simulasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) di Pantai Falajawa, Ternate

    Komunitas Pijar NC Gelar Edukasi dan Simulasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) di Pantai Falajawa, Ternate

    • calendar_month Minggu, 26 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 474
    • 0Komentar

    peserta simulasi BHD di Pantai Falajawa bersama Komunitas Pijar NC.

  • Source : Istimewa

    Warga Sagea-Kiya Melawan Kriminalisasi: “Tanah Kami Bukan Barang Dagangan, Cabut Laporan 14 Warga!

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 132
    • 0Komentar

    HALMAHERA TENGAH (BALENGKO), 23 Februari 2026 – Upaya pembungkaman terhadap pejuang lingkungan kembali terjadi di Maluku Utara. Koalisi Save Sagea mengecam keras langkah PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia yang melaporkan 14 warga Desa Sagea dan Desa Kiya ke Kepolisian Daerah Maluku Utara. Langkah hukum tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan intimidasi nyata terhadap […]

  • Source : Istimewa

    GP Ansor Pulau Taliabu: Jamin Supremasi Hukum, Jangan Biarkan Opini Publik Mendikte Proses Penyidikan

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 167
    • 0Komentar

    TALIABU (BALENGKO) , 16 Februari 2027 – Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Saiful Hendra, menegaskan pentingnya menjaga integritas sistem hukum di tengah penanganan dugaan kasus tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa proses hukum tidak boleh kalah atau diintervensi oleh giringan opini publik. Saat ini, kasus tersebut […]

  • Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara

    LBH Ansor Maluku Utara: Status Kuasa Pengguna Anggaran Bukan Penentu atau Pengendali Anggaran Tunjangan DPRD

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.526
    • 0Komentar

    Maluku utara (BALENGKO)— Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menanggapi dinamika pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan tunjangan operasional dan rumah tangga DPRD Maluku Utara periode 2019–2024, khususnya yang mengaitkan mantan Sekretaris DPRD, Abubakar Abdullah, dengan posisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penganggaran tunjangan DPRD. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menegaskan bahwa […]

expand_less