Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » LBH Ansor Ternate Apresiasi Abolisi Tom Lembong, Desak Presiden Prabowo Perhatikan Kriminalisasi 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji

LBH Ansor Ternate Apresiasi Abolisi Tom Lembong, Desak Presiden Prabowo Perhatikan Kriminalisasi 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji

  • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
  • visibility 1.420
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, Ternate, 1 Agustus 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Ternate menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), yang sebelumnya divonis dalam kasus impor gula.

Ketua LBH Ansor Ternate, Zulfikran Bailussy, menyatakan bahwa keputusan Presiden yang telah mendapat persetujuan DPR RI menunjukkan penggunaan hak prerogatif secara bijaksana untuk menjamin keadilan, menjaga keutuhan sosial-politik, serta mengakui rekam jejak dan kontribusi seorang warga negara terhadap bangsa.

“Kami memberi apresiasi atas kebijakan abolisi kepada Tom Lembong. Ini membuktikan bahwa negara mampu mengedepankan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan nasional di atas pendekatan penghukuman semata,” ujar Zulfikran kepada redaksi Kamis (31/7/2025).

Meski demikian, LBH Ansor menekankan bahwa keadilan tidak boleh bersifat selektif maupun elitis. Negara, menurut Zulfikran, berkewajiban memberikan perlakuan hukum yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok masyarakat adat.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sherly Tjoanda

    Menasehati Gubernur

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Oleh: Fahrul Abd Muid Penulis Wakil Dekan II FUAD IAIN Ternate & Ketua Forum Keberagaman Nusantara Malut
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Khalifah Ali bin Abi Thalib dimasa lampau tahun 38 H, pernah menunjuk saudara Malik bin Al-Harits Al-Asytar menjadi pelaksana tugas Gubernur Mesir. Ali menunjuk saudara Malik untuk menggantikan saudara Muhammad bin Abi Bakar yang dicopot ditengah jalan. Ali pun menulis sebuah surat yang panjang pragrafnya kepada saudara Malik sebagai petunjuk tekhnis dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. […]

  • Banser Maluku Utara membuka Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia di Ternate

    Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia Banser Maluku Utara Resmi Dibuka di Ternate

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 740
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE Ternate, 10 September 2025 – Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Provinsi Maluku Utara resmi membuka Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia. Langkah ini menjadi wujud komitmen Banser dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan posko ini menindaklanjuti Surat Instruksi Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkor­nas) Banser Nomor: 0907/SKN-SE/IX/2025 […]

  • Maluku Utara dan Angka NEET Tinggi: Mungkinkah Sumber Daya Alam Belum Maksimal Memberdayakan Generasi Muda?

    Maluku Utara dan Angka NEET Tinggi: Mungkinkah Sumber Daya Alam Belum Maksimal Memberdayakan Generasi Muda?

    • calendar_month Rabu, 19 Feb 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 1.040
    • 0Komentar

    Sumber Foto : BloombergDimas Ardian Pada 6 Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengenai Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan, atau yang dikenal dengan istilah NEET (Not in Education, Employment, or Training). NEET merujuk pada sekelompok penduduk usia muda yang tidak aktif di dunia pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan apapun. […]

  • PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 756
    • 0Komentar

    Perjudian online dan offline kini menjadi salah satu bidikan utama pemerintah Republik Indonesia belakangan ini. Dan tampaknya gerakan anti perjudian online dan offline berhubungan erat dengan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebenarnya, rezim pemerintah saat ini hendak menunjukkan komitmennya yang goodwill (memiliki nilai tambah) untuk mempercepat good government atau untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan […]

  • Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe menyerahkan secara simbolis hibah satu unit bus dari Kementerian Perhubungan RI kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Dr. M. Nasir Tamalene, di Sofifi, Rabu (24/12/2025). foto : Istimewa

    Gubernur Maluku Utara Serahkan Hibah Bus Kemenhub ke UNUTARA Maluku Utara

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.363
    • 0Komentar

    Sofifi (BALENGKO) – Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) resmi menerima bantuan hibah satu unit bus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penyerahan bantuan berlangsung pada Rabu (24/12/2025) pukul 16.00 Waktu Galala–Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Hibah bus tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, KH. Sarbin […]

  • Roni Zaenuri

    Wacana Revisi Perda Miras dan Pelacuran Ditentang, SAPMA PP: Bisa Rusak Moral Generasi

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Kota Tangerang (BALENGKO) — Wacana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran menuai penolakan dari berbagai pihak. Kedua perda tersebut rencananya masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Tangerang tahun 2026. Namun, sejumlah elemen masyarakat menilai revisi aturan […]

expand_less