PAN Morotai Desak DPRD Panggil Perindagkop dan Agen BBM, Soroti Dugaan Permainan Harga Minyak Tanah
- calendar_month Senin, 23 Feb 2026
- visibility 228
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
PULAU MOROTAI (BALENGKO) – Gelombang keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga Minyak Tanah (BBM Bersubsidi) di Kabupaten Pulau Morotai menuai reaksi keras dari Ketua Formatur DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pulau Morotai, Moh. Akbar Mangoda. Ia menilai adanya kelemahan pengawasan serta sikap “takut” dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) dalam menindak pengecer nakal.
Menurut Akbar, persoalan permainan harga dan pengurangan kuota ini merupakan masalah klasik yang terus berulang setiap tahun tanpa ada solusi konkret dari pemerintah daerah.
“Lemahnya tingkat pengawasan BBM bersubsidi dan rasa takut Perindagkop melakukan penindakan atas dugaan kejahatan terhadap hak-hak rakyat ini menjadi masalah serius yang harus segera dihentikan,” tegas Akbar dalam keterangannya, Selasa (24/2).
Ketimpangan Harga di Lapangan Akbar menyoroti penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang saat ini berlaku, yakni Rp 6.000 per liter untuk wilayah Morotai Selatan (Morsel), Morotai Timur (Mortim), Morotai Utara (Morut), dan Morotai Selatan Barat (Morselbar). Sementara untuk wilayah Morotai Jaya dan Pulau Rao ditetapkan sebesar Rp 6.300 per liter.
Ia mendesak agar skema harga ini ditinjau kembali karena fakta di lapangan seringkali melampaui ketentuan yang ada akibat minimnya sanksi bagi pelanggar.
Desak RDP dan Langkah Tegas DPRD Sebagai langkah konkret, Akbar meminta Ketua DPRD Pulau Morotai untuk segera melayangkan surat pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat tersebut diharapkan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari agen, sub-agen, pengecer, hingga dinas terkait.
“Ketua DPRD harus tegas. Segera siapkan surat RDP dengan agen, Perindagkop selaku penanggung jawab, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kita harus bicarakan masalah ini secara kelembagaan demi kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya.
Komitmen Kawal Hak Rakyat Menutup pernyataannya, Akbar menegaskan bahwa PAN Pulau Morotai akan terus mengawal persoalan BBM bersubsidi ini hingga tuntas. Baginya, ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah hak mendasar rakyat yang tidak boleh dimainkan oleh oknum manapun.
“Kami berkomitmen serius mengawal masalah ini karena ini menyangkut hak-hak rakyat kecil yang seringkali terabaikan,” pungkasnya.
- Penulis: Muhammad Muzijad Mandea
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar