Peringati IWD 2026, FPUD Malut Demo di Kantor Wali Kota Ternate: Soroti Penindasan Perempuan dan Isu Lingkungan
- calendar_month Senin, 9 Mar 2026
- visibility 224
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
TERNATE (BALENGKO) – Front Perjuangan untuk Demokrasi Maluku Utara (FPUD-Malut) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate pada Minggu (8/3/2026). Aksi yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional (IWD) ini menyoroti ketimpangan struktur sosial, kebijakan ekonomi-politik, hingga tuntutan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.
Koordinator Lapangan FPUD-Malut, Amex, dalam orasinya menegaskan bahwa IWD bukan sekadar perayaan simbolis. Menurutnya, esensi hari tersebut adalah momentum perlawanan terhadap sistem yang menindas perempuan, khususnya dari kelas pekerja dan rakyat miskin.
Kritik Terhadap Perayaan Simbolis
Amex menilai, peringatan IWD sering kali direduksi menjadi acara seremonial seperti pemberian bunga atau seminar korporasi. Baginya, hal tersebut hanya menyentuh lapisan permukaan tanpa menyasar akar masalah yang dihadapi perempuan marginal.
“Perempuan yang paling merasakan kerasnya realitas sering kali tidak terlihat. Mereka adalah pekerja rumah tangga tanpa perlindungan, korban kekerasan seksual yang terstigma, hingga perempuan yang terpaksa masuk ke dunia prostitusi karena tekanan ekonomi,” ujar Amex.
Ia menambahkan, penindasan terhadap perempuan bukan sekadar kegagalan individu, melainkan dampak struktur kapitalisme dan patriarki yang diperkuat oleh kebijakan negara.
Sejarah dan Isu Perlindungan Kerja
Massa aksi mengingatkan kembali sejarah IWD yang lahir dari gerakan buruh tekstil di New York dan perjuangan Clara Zetkin di awal abad ke-20. Semangat inilah yang dibawa untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
FPUD-Malut menilai, mandeknya UU PPR selama dua dekade menunjukkan rendahnya prioritas negara terhadap jutaan pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.
Tuntutan Massa Aksi
Selain isu gender, demonstran juga membawa sejumlah isu krusial terkait agraria, lingkungan, dan hak asasi manusia di Maluku Utara. Berikut adalah poin-poin tuntutan utama mereka:
- Perlindungan Hukum: Segera sahkan UU PPRT dan tuntaskan kasus kekerasan seksual di Maluku Utara.
- Hak Buruh: Naikkan upah buruh dan penuhi hak maternitas bagi pekerja perempuan.
- Lingkungan & Agraria: Hentikan aktivitas tambang PT MAI, PT MHM, dan PT HTE; tolak proyek geothermal Talaga Rano; serta wujudkan reforma agraria sejati.
- Sosial Politik: Gratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, tarik militer dari tanah Papua, serta hapus utang luar negeri.
- Kesetaraan: Berikan kuota 50 persen bagi perempuan di semua tempat kerja.
Aksi yang diikuti oleh berbagai organisasi di Kota Ternate ini berlangsung tertib. Massa menegaskan akan terus mengawal isu-isu keadilan sosial demi terwujudnya kesetaraan nyata bagi seluruh perempuan di Indonesia.
- Penulis: Muhammad Muzijad Mandea
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar