Hari Guru Nasional: Pujian dan Derita yang Tak Pernah Selesai Diucapkan

Hari Guru Nasional selalu datang dengan suasana penuh penghormatan. Media sosial ramai, sekolah menggelar upacara, siswa membacakan puisi, dan berbagai instansi berlomba-lomba mengucapkan terima kasih kepada “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Semua terlihat indah setidaknya di permukaan. Namun, di balik panggung pujian itu, ada cerita lain yang tak pernah muncul dalam seremoni, lelahnya guru, rendahnya kesejahteraan, dan tekanan kerja yang semakin menumpuk. Opini ini mencoba membacanya dengan pendekatan ilmiah, sederhana, dan dekat dengan kehidupan nyata.

Secara konsep, posisi guru memang ditempatkan pada strata yang terhormat. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 secara eksplisit menyebut guru sebagai “pendidik profesional” yang memikul tugas kompleks: mengajar, membimbing, hingga mengevaluasi peserta didik.

Bahkan dalam falsafah Ki Hadjar Dewantara, guru digambarkan sebagai sosok yang menjiwai perkembangan murid. Prinsip terkenalnya, “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani,” hingga kini masih menjadi pondasi etik dalam dunia pendidikan.

Tetapi, posisi terhormat di dalam teks hukum dan filosofi tidak selalu berbanding lurus dengan realitas keseharian guru di lapangan. Inilah titik ketegangan utama antara narasi dan fakta. Perayaan Hari Guru sering seperti panggung yang terang benderang, sementara realita profesi guru justru berjalan di ruang yang remang.

Mari melihat data. Indonesia memiliki lebih dari 3 juta guru (Kemendikbudristek), namun distribusinya timpang. Kota besar dipenuhi tenaga pendidik, sementara daerah 3T terus kekurangan. Masalah ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kompetensi dan pengakuan kerja.

Guru honorer misalnya, masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang kronis. Banyak yang menerima gaji jauh di bawah upah layak. Beberapa laporan daerah menyebut angka Rp300.000–Rp700.000 per bulan. Itu pun kadang telat cair.

Kondisi seperti ini membuat ucapan “pahlawan tanpa tanda jasa” terdengar seperti penghormatan yang tanpa komitmen. Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pernah menyampaikan kritik tajam: “Kita terlalu sering memuja guru secara retoris, tetapi tidak cukup memperjuangkan hak-hak mereka.” Dan memang, kenyataannya masih begitu.

Selain soal gaji, beban administrasi menjadi momok baru bagi para guru. Alih-alih fokus mengajar, banyak dari mereka menghabiskan waktu menuntaskan laporan digital, mengisi platform pembelajaran yang terus berubah, dan mematuhi prosedur birokrasi yang rumit.

UNESCO dalam Global Education Monitoring Report menyoroti masalah serupa secara global, dengan menegaskan bahwa “teachers are overburdened with administrative tasks at the expense of teaching time.” Jika fenomena ini berlaku di negara-negara maju, bayangkan bagaimana dampaknya di wilayah dengan infrastruktur tidak merata seperti sebagian wilayah Indonesia.

Untuk guru yang mengajar di daerah terpencil, tantangannya berlipat tiga. Infrastruktur minim, akses teknologi terbatas, dan jarak tempuh ke sekolah sering menguras tenaga. Ada guru yang harus menyeberangi laut setiap hari, ada pula yang berjalan kaki melewati hutan atau bukit. Semua ini tidak masuk dalam panggung perayaan Hari Guru, tetapi menjadi bagian utama dalam “derita yang tak terucap”.

Namun, di tengah semua keterbatasan itu, kenyataan menarik justru muncul: guru-guru di lapangan menunjukkan kreativitas yang membuat kita layak menaruh hormat yang sesungguhnya. Banyak di antara mereka mengembangkan media pembelajaran lokal, mengajak murid belajar melalui permainan tradisional, atau menjadikan lingkungan alam sebagai ruang kelas alami.

Pola seperti ini mengingatkan kembali pada gagasan Paulo Freire yang menyatakan bahwa “Teaching is a human act.” Guru bekerja dengan hati, dengan relasi, dan dengan kreativitas yang lahir dari kedekatan dengan murid—bukan sekadar modul atau kurikulum.

Guru di daerah 3T bahkan sering menjadi penggerak komunitas. Ada yang menginisiasi rumah baca, membuka kursus gratis, atau mendampingi orang tua dalam pengasuhan. Media nasional pernah mengutip seorang guru dari NTT yang berkata, “Kami bekerja bukan karena gaji besar karena memang tidak besar tapi karena anak-anak di sini berhak punya masa depan.” Kalimat sederhana ini melampaui panggung seremoni; ia menjadi pengingat bahwa dedikasi guru bukan sekadar narasi yang dibacakan saat upacara.

Jika kita menarik semua realitas tersebut secara induktif, muncul gambaran bahwa Hari Guru Nasional masih lebih banyak menampilkan sisi seremonial ketimbang menjadi momentum refleksi. Pujian pada guru memang penting, tetapi penghormatan sejati tidak berhenti pada kata-kata. Ia harus terwujud dalam kebijakan, perlindungan profesi, kesejahteraan layak, distribusi guru yang adil, dan lingkungan kerja yang memungkinkan mereka mengajar tanpa tekanan yang berlebihan.

Pendidikan tidak akan bergerak tanpa guru, tetapi guru tidak akan bertahan tanpa dukungan yang sistemik. Ki Hadjar Dewantara pernah menulis bahwa “pendidikan adalah usaha kebudayaan yang selaras dan terpadu.” Jika pendidikan kita ingin selaras, maka kondisi guru pun harus dibangun dengan harmonis.

Dengan kata lain, Hari Guru Nasional seharusnya menjadi panggung kritik, bukan hanya panggung pujian. Menjadi ruang refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan. Dan lebih dari itu, menjadi pengingat bahwa kesejahteraan guru bukan hadiah, melainkan hak. Sebab jika derita guru terus terpendam, pendidikan tidak akan pernah mencapai kualitas yang kita impikan.