LBH Ansor Ternate: Pernyataan Wagub Malut Soal Tambang Jadi Alarm Keadilan untuk Rakyat
- calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
- visibility 820
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua LBH Ansor Kota Ternate | Sumber foto : Istimewa
LBH Ansor juga mengutip pandangan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, yang menyebut eksploitasi berlebihan terhadap alam sebagai bentuk kedzaliman. Sementara itu, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, menegaskan pembangunan harus berkelanjutan dan tidak boleh melahirkan ketimpangan sosial. Bahkan, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jauh sebelumnya mengingatkan bahwa kekayaan alam adalah hak rakyat, bukan milik kelompok elite.
Paradoks Maluku Utara: Pertumbuhan Tinggi, Rakyat Masih Menderita
Menurut LBH Ansor Ternate, Maluku Utara kini menghadapi paradoks besar: di satu sisi mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, namun di sisi lain rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Masih ada jalan dan jembatan yang rusak, desa-desa terisolasi, hingga masalah gizi dan pendidikan yang belum terselesaikan.
“Ini bukan sekadar angka-angka makro, tapi soal perut rakyat yang masih lapar, soal desa-desa yang terpinggirkan, dan soal masa depan anak-anak Maluku Utara. Suara Wagub harus menjadi pintu masuk untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat,” tegas Zulfikran.
Dorongan untuk Membangun Ekonomi Alternatif
LBH Ansor Ternate berharap pemerintah daerah, ormas keagamaan, akademisi, hingga dunia usaha bisa bersatu mencari solusi. Maluku Utara harus menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar tambang, seperti perikanan, pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
“Tambang akan habis, tapi rakyat harus terus hidup. Maka yang kita butuhkan adalah pembangunan yang adil, lestari, dan mensejahterakan semua,” pungkas Zulfikran.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar