Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Tag "DLH Morotai"

DLH Morotai

Kabut Asap Selimuti Morotai: DPRD Desak DLH Segera Cek Kualitas Udara

Kabut Asap Selimuti Morotai: DPRD Desak DLH Segera Cek Kualitas Udara

  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • account_circle Muh. Muzijad Mandea
  • visibility 30
  • 0Komentar

BALENGKO SPACE, MOROTAI — Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Naswin Rowo, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan pengecekan kualitas udara menyusul munculnya kabut asap akibat kebakaran di sejumlah lokasi. Naswin menilai, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. “Beberapa kali saya olahraga jalan pagi untuk menghirup udara bebas […]

Terkait Dugaan Suap PT Intimkara, Polres Morotai: Silakan Lapor Jika Nama Media/DLH Disalahgunakan

Terkait Dugaan Suap PT Intimkara, Polres Morotai: Silakan Lapor Jika Nama Media/DLH Disalahgunakan

  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • account_circle Mujizad Mandea
  • visibility 132
  • 0Komentar

BALENGKO SPACE, MOROTAI – Kepolisian Resor (Polres) Pulau Morotai membuka ruang bagi komunitas media dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melaporkan dugaan transaksi suap-menyuap yang mengatasnamakan institusi mereka. Langkah ini diambil seiring dengan pendalaman penyelidikan terhadap aktivitas perizinan PT Intimkara. Konfirmasi hal tersebut disampaikan Kasatreskrim Polres Pulau Morotai melalui Kasi Humas, Muh. Yusuf, saat dihubungi […]

Aktivitas Fisik 40% Sebelum Izin Lingkungan, Ahli Hukum Unkhair: PT Intimkara Langgar Prinsip Preventif

Aktivitas Fisik 40% Sebelum Izin Lingkungan, Ahli Hukum Unkhair: PT Intimkara Langgar Prinsip Preventif

  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • account_circle Mujizad Mandea
  • visibility 216
  • 0Komentar

BALENGKO SPACE, MOROTAI – Dosen Hukum Lingkungan Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Siti Barora, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan usaha berisiko dampak lingkungan dilarang beroperasi sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha yang sah. Penegasan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah melalui UU Nomor 6 […]

expand_less