Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUTALKS » Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

  • account_circle balengko space
  • calendar_month Sen, 17 Feb 2025
  • visibility 203
  • comment 0 komentar

Foto : ANTARA/Yamsyina Hawnan

Jakarta, 17 Februari 2025 – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi protes dengan tajuk “Indonesia Gelap” di berbagai wilayah Indonesia. Aksi ini diadakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut para mahasiswa, kebijakan tersebut berpotensi merugikan rakyat dan menghambat pelayanan publik.

DI lansir dari Narasi TV, ribuan mahasiswa berkumpul di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, serta beberapa kota besar lainnya. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster untuk menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Berikut adalah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa BEM SI:

  1. Pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan publik. Mereka khawatir kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
  2. Penolakan terhadap RUU Minerba – Para mahasiswa menolak pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mereka menganggap kebijakan ini bisa mengganggu independensi akademik dan menimbulkan konflik kepentingan.
  3. Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik – Mahasiswa meminta pemerintah untuk memastikan pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi. Mereka menegaskan bahwa tunjangan ini adalah hak yang harus diterima tanpa adanya pemotongan.
  4. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Mahasiswa meminta agar pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengeluarkan anggaran tersebut dari sektor pendidikan.
  5. Hentikan Pembuatan Kebijakan yang Tidak Berdasarkan Penelitian Ilmiah – Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian ilmiah dan tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Aksi ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan mengkaji ulang kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Mahasiswa BEM SI juga menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.

  • Penulis: balengko space

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komunitas Magister Maluku Utara DIY Tanyakan Arah Pendidikan Malut: Apakah Kita Sedang Membangun Sekolah atau Sekadar Bangunan?

    Komunitas Magister Maluku Utara DIY Tanyakan Arah Pendidikan Malut: Apakah Kita Sedang Membangun Sekolah atau Sekadar Bangunan?

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Balengkospace.com, Yogyakarta, 15 Juni 2025 – Komunitas Magister Peduli Pendidikan Maluku Utara (KOMPPI-MU) di Yogyakarta menyuarakan kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Melalui rilis pers resminya, KOMPPI menilai bahwa banyak program pendidikan yang dijalankan masih bersifat seremonial dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Ketua KOMPPI […]

  • KONSTRUKSI SEKOLAH RAKYAT

    KONSTRUKSI SEKOLAH RAKYAT

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Bahwa sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hendak mendirikan lembaga pendidikan wabilkhusus bagi anak-anak Indonesia yang kurang mampu (fuqara wal masakin) secara ekonomi (al-iqtishadiyyah) yang kemudian dinamakan dengan Sekolah Rakyat. Sekolah ini harus dimulai tahiyyat awalnya pada tahun 2025 dan target pendiriannya berjumlah 100 (seratus) Sekolah Rakyat diseluruh Indonesia selama lima tahun. […]

  • Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Resmi Lepas Jamaah Haji 2025 di Ternate

    Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Resmi Lepas Jamaah Haji 2025 di Ternate

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Balengko Space
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Ternate (Balengkospace.com) – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe, secara resmi melepas keberangkatan Jamaah Haji asal Maluku Utara pada Selasa, 6 Mei 2025. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Asrama Haji Ternate dan dihadiri oleh unsur Forkopimda dan sejumlah tokoh penting daerah. Tampak hadir perwakilan dari Kapolda Maluku Utara, Kajati […]

  • Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Nahdlatul Ulama (Unutara) di SMAN 6 Tidore

    Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Nahdlatul Ulama (Unutara) di SMAN 6 Tidore

    • calendar_month Rab, 19 Feb 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 823
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Istimewa Tidore, Rabu (19/2/25) – Universitas Nahdlatul Ulama (Unutara) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Utara dengan menggelar Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di SMAN 6 Tidore Kepulauan, yang terletak di Kelurahan Rum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program studi unggulan dan memberikan informasi langsung kepada calon mahasiswa mengenai […]

  • Kabupaten Morowali Antara potensi alam dan tantangan hukum

    Kabupaten Morowali Antara potensi alam dan tantangan hukum

    • calendar_month Rab, 1 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 382
    • 0Komentar

    Kabupaten Morowali, yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, memiliki potensi alam yang luar biasa. Kabupaten ini menjadi pusat industri dan ekonomi karena sumber daya alamnya yang melimpah, terutama dalam pertambangan, kelautan, dan pertanian/perkebunan. Tetapi potensi alam yang luar biasa ini juga membawa tantangan hukum yang signifikan, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang […]

  • Pemprov Maluku Utara Beri Subsidi 50% untuk Angkutan Mudik Lebaran

    Pemprov Maluku Utara Beri Subsidi 50% untuk Angkutan Mudik Lebaran

    • calendar_month Sel, 11 Mar 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Dok. Balengko Space Ternate, Selasa (11/3/25) Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku Utara dalam rangka persiapan mudik Lebaran. Rapat yang berlangsung di Ternate ini membahas sejumlah kebijakan strategis, termasuk alokasi anggaran subsidi bagi para pemudik. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara, Salmin Janidi, […]

expand_less