Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Perang melawan tirani adalah keharusan untuk hidup sebagaimana mestinya

Perang melawan tirani adalah keharusan untuk hidup sebagaimana mestinya

  • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
  • visibility 326
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Kesejahteraan dan kebebasan merupakan cita-cita mendasar setiap manusia. Setiap orang berhak menjalani hidup secara bermartabat tanpa tekanan, ketidakadilan, maupun perlakuan sewenang-wenang. Ketika penindasan dan ketidakadilan menjadi praktik yang dinormalisasi, nilai-nilai kemanusiaan pun tercederai.

Dalam konteks tersebut, perlawanan terhadap praktik penindasan bukanlah pilihan emosional, melainkan tuntutan etis. Upaya ini diperlukan agar kelompok-kelompok yang termarjinalkan dapat menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara layak, tanpa kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia.

Nilai-nilai kemanusiaan mencakup hak asasi manusia, keadilan, empati, dan toleransi. Prinsip-prinsip fundamental ini kerap mengalami reduksi melalui praktik dominasi, eksklusi sosial, serta pembiaran struktural yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu, baik negara maupun nonnegara.

Sejarah Indonesia mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi nilai-nilai tersebut. Tragedi Talangsari 1989 merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini belum sepenuhnya memperoleh keadilan. Demikian pula Tragedi Trisakti 1998, ketika aparat keamanan menembaki mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Pola kekerasan terhadap warga sipil kembali mencuat dalam peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan saat unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Peristiwa ini kembali mempertanyakan komitmen negara dalam menjamin keselamatan dan hak berekspresi warga.

Dalam praktik sehari-hari, publik kerap menyaksikan individu atau kelompok yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya. Fenomena ini dikenal dalam kajian hak asasi manusia sebagai dehumanisasi, yakni pengingkaran terhadap nilai, hak, dan martabat kemanusiaan seseorang, bukan perubahan fisik sebagaimana sering disalahpahami.

Sejarah perbudakan menjadi contoh ekstrem dehumanisasi, ketika manusia diperlakukan sebagai komoditas, dipaksa bekerja tanpa upah, dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Praktik serupa, dalam bentuk yang lebih modern, masih dapat ditemukan dalam berbagai relasi kuasa yang timpang.

Karena itu, sikap kritis terhadap penindasan tidak boleh diredam oleh pembiaran atau kepentingan sempit. Ketidakadilan yang dibiarkan justru berpotensi melahirkan konflik sosial yang lebih luas. Perlawanan yang dimaksud bukanlah glorifikasi kekerasan, melainkan perjuangan kolektif untuk menegakkan keadilan dan memulihkan martabat manusia.

Sejarah pemikiran dan perjuangan menunjukkan bahwa perubahan sosial kerap lahir dari kesadaran moral dan keberanian intelektual. Keteladanan tokoh-tokoh yang berjuang demi kemaslahatan umat mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam perjuangan adalah kesetiaan pada nilai kebenaran, bahkan ketika harus menghadapi risiko pribadi.

Masyarakat hari ini dihadapkan pada dua pilihan mendasar: berdiam diri menyaksikan penindasan terus berlangsung, atau mengambil peran aktif untuk mengoreksi ketidakadilan melalui cara-cara yang bermartabat dan beradab. Meski tidak semua kejahatan dapat dihentikan sekaligus, publik setidaknya tidak boleh menjadi bagian dari sistem yang melanggengkannya.

Sejumlah pemikir menyatakan bahwa kehidupan yang bermartabat mensyaratkan keberanian melawan tirani. Namun, perlawanan tersebut harus diarahkan pada pembebasan manusia, bukan pada reproduksi kekerasan baru. Ketika kebebasan dikekang secara sistematis, eksistensi manusia sebagai makhluk merdeka perlahan tergerus.

George Orwell, melalui novelnya Animal Farm, menggambarkan bagaimana tirani dapat tumbang oleh kesadaran kolektif kelompok tertindas. Kisah tersebut menjadi alegori tentang bahaya kekuasaan absolut sekaligus pentingnya kewaspadaan agar perjuangan pembebasan tidak berakhir pada penindasan baru.

Pada akhirnya, perjuangan melawan penindasan adalah amanah moral yang menuntut keberanian, kejernihan nalar, dan tanggung jawab etis, terutama dari kalangan intelektual. Sejarah menunjukkan bahwa kehidupan yang tidak diperjuangkan dengan kesadaran kritis berisiko kehilangan makna dan arah.

Hasta la victoria siempre!

  • Penulis: Yusril S. Pom (Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan)
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KETUA FATAYAT NU CABANG TIDORE

    Astuti Ardenan Terpilih Jadi Ketua Fatayat NU Tidore, Fokus Isu Perempuan dan Anak

    • calendar_month Senin, 4 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.535
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, TIDORE – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Tidore resmi menetapkan Astuti Ardenan sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Pemilihan berlangsung pada Minggu (3/8/2025) di Kedai Sahabat, kawasan Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan. Astuti terpilih setelah mengantongi rekomendasi dari tujuh ranting Fatayat NU yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Tidore Kepulauan. Satu ranting lainnya […]

  • GP Ansor dan IPNU-IPPNU Kulon Progo Dilantik Bersama, Satukan Barisan Kader Militan dan Intelektual

    GP Ansor dan IPNU-IPPNU Kulon Progo Dilantik Bersama, Satukan Barisan Kader Militan dan Intelektual

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 389
    • 0Komentar

    Kulon Progo (Balengko Space) – Semangat persatuan dan pembinaan kader muda NU mewarnai kegiatan Pelantikan Bersama Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut digelar pada Ahad, 25 Mei 2025, di Pondok Pesantren Al-Miftah, Nanggulan. Mengusung tema “Satu […]

  • jccnetwork.id

    Dugaan Konflik Kepentingan Tambang di Maluku Utara, LBH Ansor Siapkan Laporan ke KPK dan MKD

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Balengko Space — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menyatakan akan membawa dugaan konflik kepentingan serta potensi pelanggaran perizinan di sektor pertambangan nikel ke tingkat nasional. Langkah ini, menurut LBH Ansor, merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan pengujian hukum atas sejumlah temuan awal yang mereka himpun. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, […]

  • Dr. Al Walid Umamit, S.H.,M.H.Li, Ketua LBH Ansor Wilayah Maluku.

    Bongkar Kejanggalan Laporan Dana Desa, Gugatan Rudi Duwila Melawan Inspektorat Sula Resmi Masuk Pokok Perkara PTUN

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 490
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, AMBON – Perkara sengketa tata usaha negara yang menyeret lembaga pengawas internal Pemkab Kepulauan Sula kini resmi bergulir ke babak baru. Gugatan Rudi Duwila Inspektorat Sula PTUN Ambon terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) dinyatakan telah lolos pemeriksaan formil dan resmi masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara pada 13 Mei 2026. […]

  • ASN Diduga Terlibat Aksi Tolak DOB Sofifi, LBH Ansor Desak Mendagri Turun Tangan

    ASN Diduga Terlibat Aksi Tolak DOB Sofifi, LBH Ansor Desak Mendagri Turun Tangan

    • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.050
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate, 23 Juli 2025 — Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (LBH GP) Ansor Kota Ternate mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, untuk memanggil dan meminta klarifikasi dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, terkait dugaan kuat keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi. Aksi […]

  • Ilustrasi ; Presiden Prabowo Subianto tandatangani regulasi ketahanan pangan nasional.

    Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Terbitkan Tiga Regulasi Strategis

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 317
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Pemerintah terus memacu penguatan ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama kemandirian bangsa. Langkah serius ini ditandai dengan diterbitkannya tiga regulasi terbaru oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencakup percepatan infrastruktur pascapanen hingga target swasembada pangan. Ketiga regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan sinergi lintas sektoral guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di seluruh […]

expand_less