Soroti Kritikan Fraksi PDIP Sulteng terhadap Program ‘Berani Cerdas’, Mahasiswa Hukum UGM: DPRD Bukan Tempat Asal Bicara
- calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
- visibility 180
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
YOGYAKARTA, BALENGKO SPACE – Pernyataan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah, Suryanto, dalam forum Pansus LKPJ APBD 2025 memicu reaksi dari kalangan akademisi. M. Reza Nanga, mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Sulawesi Tengah (Sulteng), menilai kritik yang meminta Gubernur menunda program “Berani Cerdas” tersebut harus didasari pada evaluasi yang terukur, bukan sekadar asumsi.
Reza menekankan bahwa forum resmi DPRD merupakan tempat untuk menjalankan fungsi pengawasan yang berkualitas, sehingga setiap kritik seharusnya ditopang oleh data dan indikator kinerja yang konkret.
Menurut Reza, program “Berani Cerdas” merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang sah dan telah dianggarkan dalam APBD. Secara hukum administrasi, kebijakan yang sudah berjalan tidak dapat diganggu gugat hanya karena kekhawatiran yang belum teruji secara objektif.
“Jika sebuah program dinilai bermasalah, maka seharusnya ditunjukkan: di mana letak kegagalannya, indikator apa yang tidak tercapai, dan data apa yang mendukung klaim tersebut,” ujar Reza dalam rilisnya, Minggu (26/4/2026).
Ia menambahkan, kritik tanpa ukuran yang jelas berisiko menjadi retorika normatif yang sulit dipertanggungjawabkan serta berpotensi menciptakan kebisingan dalam tata kelola kebijakan publik.
Lebih lanjut, Reza mengingatkan bahwa DPRD Sulteng memiliki instrumen pengawasan yang kuat, mulai dari evaluasi berbasis kinerja hingga hak interpelasi dan dorongan audit. Ia menyarankan agar energi pengawasan diarahkan pada mekanisme tersebut ketimbang melontarkan pernyataan yang tidak memberikan kejelasan solusi.
“Pemerintah daerah membutuhkan evaluasi yang jelas, sementara masyarakat membutuhkan kepastian atas program yang sedang berjalan. Pengawasan yang kuat bukan diukur dari seberapa sering berbicara, tetapi dari seberapa tajam dan terukur argumentasi yang disampaikan,” tegasnya.
Melalui sorotan ini, Reza berharap forum-forum DPRD ke depan lebih mengedepankan debat kebijakan berbasis data (evidence-based policy) demi perbaikan kualitas pembangunan di Sulawesi Tengah. (BS)
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar