BACARITA MOROTAI: PERTEMUAN ANTARA KETUM HIPPMAMORO JOGJA SEKALIGUS KOORINATOR UMUM FORUM BEM DIY, BERSAMA DR. FIRMAN JAYA DAELI MANTAN DPR RI/MPR RI
- calendar_month Rab, 22 Okt 2025
- visibility 822
- comment 0 komentar
Pertemuan hangat antara Ketua Umum HIPPMAMORO Yogyakarta sekaligus Koordinator Umum Forum BEM DIY dengan Dr. Firman Jaya Daeli, mantan anggota DPR RI/MPR RI, menjadi ruang dialog seputar kepemimpinan dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Sumber foto : Istimewa
Fatur juga menyoroti persoalan konflik nelayan yang hingga kini tidak pernah benar-benar diselesaikan oleh pemerintah daerah. Konflik tersebut muncul akibat tumpang tindih wilayah tangkap, lemahnya pengawasan terhadap kapal-kapal besar dari luar daerah yang masuk ke perairan Morotai, serta ketidakadilan dalam distribusi hasil tangkapan. Nelayan lokal sering menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak. Banyak dari mereka kehilangan sumber penghidupan karena praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal besar yang dilindungi oknum aparat atau pemilik modal. Menurut Fatur, persoalan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal keadilan sosial. “Ketika nelayan lokal terusir dari lautnya sendiri, itu bukan hanya pelanggaran terhadap hak ekonomi, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat pesisir,” tegasnya. Ia menilai, pemerintah daerah dan DPRD seolah memilih diam dan nyaman di balik kepentingan politik, alih-alih hadir sebagai penjamin keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.
Dalam bingkai geoekonomi, Morotai memiliki potensi sumber daya alam luar biasa sektor perikanan, pariwisata bahari, dan potensi pertambangan bawah laut. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Dr. Firman Jaya Daeli, potensi besar tersebut belum pernah dikelola dengan visi ekonomi nasional yang berbasis keadilan dan keberlanjutan. Perekonomian Morotai masih bergantung pada proyek-proyek jangka pendek yang tidak memiliki efek berganda bagi masyarakat. Kebijakan fiskal daerah sering tersandera oleh kepentingan politik lokal, sementara rakyat tetap hidup dalam kemiskinan struktural. Dr. Firman mengingatkan bahwa geoekonomi tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan, tetapi dengan prinsip pemerataan dan kemandirian. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan potensi ekonomi maritim dan perikanan sebagai kekuatan utama untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebagai alat politik sesaat.
- Penulis: Faturahman Djaguna
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
- Sumber: Faturahman Djaguna
Saat ini belum ada komentar