Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Konsolidasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama untuk Sula Bermartabat

Konsolidasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama untuk Sula Bermartabat

  • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
  • visibility 832
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Perkembangan Jam’iyah Nahdlatul Ulama dari tahun ke tahun juga menegaskan satu hal penting: jamaah NU tetap solid dan konsisten menjaga nilai-nilai luhur warisan para pendirinya. Latar belakang berdirinya NU sebagai organisasi resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari upaya merespons dinamika internasional sekaligus mempertahankan tradisi keagamaan Islam Nusantara.

Martin van Bruinessen dalam bukunya “NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru” menjelaskan bahwa konflik antara kelompok Islam reformis dan Islam tradisional menjadi salah satu faktor lahirnya NU. Di samping itu, perkembangan dunia Islam secara global juga turut mendorong berdirinya NU, meskipun dalam persepsi internalnya, tujuan utama NU adalah menjaga dan mempertahankan tradisi keagamaan.

Sejarah berdirinya NU—yang berawal dari perintah KH Hasyim Asy’ari dan gerakan-gerakan yang dirintis KH Wahab Khasbullah—menunjukkan bahwa NU dibangun di atas fondasi nilai-nilai luhur Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Nilai inilah yang menjadi pegangan seluruh warga NU dalam beragama, bermasyarakat, dan berorganisasi.

Ahlussunnah Wal Jamaah bukan sekadar identitas, melainkan manhajul fikr (kerangka berpikir) yang menyatukan seluruh warga NU. Kesamaan pemahaman inilah yang membuat sistem keorganisasian NU berjalan terarah dan terkoordinasi, meskipun tidak terlepas dari dinamika dan konflik internal. Namun, sejarah mencatat bahwa NU selalu memiliki kearifan dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya. Sebagaimana disampaikan KH Nasaruddin Umar, “NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri” (Detiknews, 9 Desember 2025).

  • Penulis: Sahabuddin Lumbessy (Ketua PC IKA PMII Kepulauan Sula)
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: Mursid Puko

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Kawasi dan WALHI melaporkan dugaan Dampak Lingkungan Harita Nickel Obi ke lima lembaga negara terkait bencana banjir lumpur merah yang berulang.

    Dampak Lingkungan Harita Nickel Obi Digugat Warga ke Lembaga Negara

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 386
    • 0Komentar

    Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara, Toety, menyatakan bahwa hasil analisis forensik lingkungan mengindikasikan adanya indikasi kelalaian dalam manajemen pengelolaan dampak lingkungan di wilayah tapak industri. Kritik Keras Predikat Hijau dan Label ‘Sustainability’ Kondisi ini memicu kritik keras dari Pengkampanye Anti-Tambang dan Energi Berkeadilan, Faizal Ratuela. Ia menyebut pemberian sertifikat atau predikat berkelanjutan (green labeling) […]

  • Ketua LBH Ansor Ternate Zulfikran Bailussy memberikan keterangan pers soal pencalonan Sarbin Sehe dan Rio C. Pawane di HIPMI dan KONI Maluku Utara.

    Jangan Sesatkan Publik, LBH Ansor Tegaskan Pencalonan Pejabat di HIPMI dan KONI Tidak Langgar Hukum

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 639
    • 0Komentar

    KONI: Lembaga Olahraga Nonprofit, Bukan Lembaga Pemerintah Terkait pencalonan Sarbin Sehe sebagai Ketua KONI Maluku Utara, LBH Ansor menegaskan hal tersebut juga tidak melanggar aturan. “KONI bukan lembaga pemerintah, bukan BUMD, dan bukan badan usaha. Tidak ada larangan bagi pejabat publik mencalonkan diri, asalkan tidak menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara,” ujar Zulfikran. LBH Ansor: Hukum […]

  • Kekacauan yang Tak Terlihat: Ketika Rakyat Merasakan, Tapi Tak Selalu Memahami

    Kekacauan yang Tak Terlihat: Ketika Rakyat Merasakan, Tapi Tak Selalu Memahami

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Adika B Saputra
    • visibility 359
    • 0Komentar

    Kegelisahan publik terhadap kondisi nasional semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun tidak selalu tampak secara kasat mata, sejumlah persoalan mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbincangan tentang keadaan negara pun semakin meluas, mencakup isu ekonomi, kebijakan hukum, hingga arah pembangunan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Di sektor ekonomi, tekanan terhadap nilai tukar […]

  • Dr. Al Walid Umamit, S.H.,M.H.Li, Ketua LBH Ansor Wilayah Maluku.

    Bongkar Kejanggalan Laporan Dana Desa, Gugatan Rudi Duwila Melawan Inspektorat Sula Resmi Masuk Pokok Perkara PTUN

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 742
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, AMBON – Perkara sengketa tata usaha negara yang menyeret lembaga pengawas internal Pemkab Kepulauan Sula kini resmi bergulir ke babak baru. Gugatan Rudi Duwila Inspektorat Sula PTUN Ambon terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) dinyatakan telah lolos pemeriksaan formil dan resmi masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara pada 13 Mei 2026. […]

  • Akademisi UNUTARA Firman Amir desak Walikota Ternate evaluasi Disperindag terkait dugaan pungli ruko Pasar Gamalama sebesar Rp1 juta per bulan.

    Akademisi UNUTARA Desak Walikota Ternate Usut Dugaan Pungli Ruko Pasar Gamalama

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 651
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, TERNATE – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng tata kelola pasar di Kota Ternate. Kali ini, sorotan tajam datang dari akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA), Firman Amir, M.Pd.I. Ia mengaku geram dengan beban biaya fantastis yang harus ditanggung oleh para pedagang kecil di kawasan Pasar Gamalama. Firman mendesak Pemerintah Kota […]

  • LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 647
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO), 2 April 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara resmi melaporkan Anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Laporan tersebut disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan telah diterima secara resmi, ditandai dengan surat tanda terima pengaduan. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menegaskan […]

expand_less