Akademisi dan DPRD Malut Kritisi Ketimpangan Manfaat Hilirisasi SDA terhadap Fiskal Daerah

BALENGKO SPACE, TERNATE – Lembaga Teras Ekonomi Pesisir Maluku Utara (TEPIS) mengkritisi dampak hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang belum sepenuhnya dirasakan dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kritik ini mencuat meski Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Hegemoni Hilirisasi SDA: Efek Domino terhadap Fiskal Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Maluku Utara”, yang digelar bersamaan dengan peluncuran resmi TEPIS di Rotasi Cafe, Ternate, Sabtu (22/8/2026).

Forum ini menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba, Akademisi Universitas Khairun Dr. Aziz Hasyim, serta Direktur TEPIS Maluku Utara Fauji Yamin. Mereka menyoroti adanya kesenjangan antara angka makroekonomi yang positif dengan realitas kesejahteraan masyarakat dan kesehatan anggaran daerah.

Nazlatan Ukhra Kasuba menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah menghadapi perubahan struktur ekonomi akibat hilirisasi. Ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya berfungsi sebagai instrumen belanja rutin, melainkan harus menjadi alat strategis untuk membangun fondasi ekonomi baru.

“Ketika terjadi diversifikasi ekonomi, yang penting adalah bagaimana APBD mampu menjadi instrumen untuk memperkuat sektor-sektor baru, sehingga ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam,” ujar Nazlatan.

Lebih lanjut, Nazlatan mempertanyakan rencana pemerintah daerah untuk melakukan peminjaman hingga Rp1 triliun. Ia mendesak transparansi penuh terkait posisi fiskal, tujuan penggunaan dana, serta konsekuensi kewajiban pembayaran di masa depan. Menurut dia, publik berhak mengetahui apakah pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembangunan produktif atau justru menambah beban fiskal jangka panjang.

Sementara itu, Dr. Aziz Hasyim dari Universitas Khairun menyoroti fenomena paradoks pembangunan di Maluku Utara. Ia menilai tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi sangat timpang dengan krisis ekstraktif yang terjadi di Provinsi Maluku Utara,” kritik Aziz.

Aziz menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga harus diuji melalui kualitas lapangan kerja, daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, dan kelestarian lingkungan. Ia menilai model ekonomi ekstraktif saat ini menciptakan ketimpangan, di mana nilai tambah SDA tidak proporsional dengan manfaat yang kembali ke daerah.

Merespons hal tersebut, Aziz mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan langkah hukum berupa judicial review terhadap mekanisme pembagian DBH. Ia menilai ketentuan saat ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kontribusi SDA daerah dengan manfaat fiskal yang diterima.

“Pemerintah daerah ada baiknya melakukan judicial review berkaitan dengan dana bagi hasil dari pusat yang tidak seimbang dengan proses hasil hilirisasi SDA secara ekstraktif,” tegasnya.

Direktur TEPIS Maluku Utara, Fauji Yamin, menyatakan bahwa forum ini bertujuan membangun ruang diskusi publik yang kritis. Menurutnya, hilirisasi harus dikaji secara holistik, mencakup aspek fiskal, lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan keadilan sosial.

Fauji berharap FGD ini tidak berhenti pada wacana, tetapi menghasilkan agenda advokasi kebijakan yang konkret. TEPIS akan mendorong transparansi struktur penerimaan daerah dari aktivitas SDA, evaluasi efektivitas DBH, serta penguatan diversifikasi ekonomi melalui APBD.

“Hilirisasi pada akhirnya bukan hanya soal seberapa besar SDA dapat diolah, tetapi tentang siapa yang memperoleh manfaat dan apakah pembangunan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara,” tutup Fauji