Gugat DPRD DIY, Forum BEM Se-DIY Suarakan 10 Tuntutan Krusial Mulai dari Krisis Sampah Hingga Isu Nasional
- calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
- visibility 148
- comment 0 komentar
- print Cetak
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM Se-DIY saat merumuskan mosi gugatan terhadap kinerja legislatif di Yogyakarta, Selasa (23/6/2026). (Foto: Istimewa)
BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM Se-DIY) kembali melayangkan mosi gugatan terbuka yang ditujukan langsung kepada jajaran DPRD DIY. Dalam aksi bertajuk “Bangun Persatuan Rakyat, Rebut Daulat Rakyat Dan Lawan Republik Otoriter”, aliansi mahasiswa ini menuntut respons konkret legislatif atas berbagai sengkarut sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal kedaerahan.
Melalui rilis resmi yang dikeluarkan pada Selasa (23/06/2026), mahasiswa menilai roda pemerintahan saat ini kian menjauh dari amanat keadilan sosial yang termaktub dalam konstitusi. Di sektor makro, Forum BEM Se-DIY menyatakan sikap tegas menolak segala skema kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta regulasi fiskal yang menjepit daya beli buruh, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Selain kebijakan energi, mahasiswa mendesak dilakukannya evaluasi total pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penghentian proyek Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memboroskan postur APBN. Penolakan keras juga dialamatkan pada revisi regulasi hukum TNI/Polri yang dianggap berpotensi menggerus hak sipil dan menghidupkan kembali bayang-bayang otoritarianisme.
Soroti Krisis Sampah Jogja dan Kenakalan Remaja
Berbeda dengan konsolidasi sebelumnya, dalam gugatan kali ini Forum BEM Se-DIY secara khusus membidik performa Pemprov dan DPRD DIY dalam merampungkan problem domestik yang menahun. Dua isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah darurat tata kelola lingkungan dan fenomena sosial kepemudaan.
Mahasiswa mendesak pemangku kebijakan segera menghadirkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan terkait krisis sampah di Yogyakarta yang hingga kini belum menemui titik terang. Selain itu, penanganan kenakalan remaja diminta tidak hanya menyentuh aspek hukum penindakan, melainkan lewat intervensi kebudayaan yang sistematis.
Sebagai landasan gerakan, Forum BEM Se-DIY secara resmi mempermaklumkan 10 poin tuntutan utama:
- Menolak kenaikan harga BBM dan kebijakan yang membebani rakyat kecil.
- Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Hentikan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak efektif dan membebani APBN.
- Mencabut UU TNI/Polri yang mengancam demokrasi dan kebebasan Sipil.
- Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat dan Segera menyusun dan mengesahkan RUU Perlindungan Aktivis.
- Menghentikan eksploitasi tanah adat di seluruh Indonesia.
- Melaksanakan reformasi total partai politik dan reformasi birokrasi.
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Tuntaskan Kenakalan remaja di DIY, dan mendorong DPRD bersama Pemerintah DIY segera menyusun dan mengesahkan Perda tentang Pendidikan Khas Kejogjaan.
- Menuntut Pemerintah dan DPRD Tuntaskan Persoalan Sampah di DIY.
Gerakan mahasiswa menegaskan komitmennya untuk mengawal kesepuluh poin di atas demi memastikan jalannya pemerintahan daerah maupun pusat tetap berada pada rel cita-cita Reformasi 1998.
(BS/Red)
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaksi BS
![Oleh: Fahrul Abd. Muid Penulis adalah Direktur Bajo Institut Maluku Utara [Mantan Anggota Bawaslu Malut]](https://balengkospace.com/wp-content/uploads/2026/10/www.balengkospace.com-7-1-150x150.webp)
Saat ini belum ada komentar