Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RADAR KAMPUS » Gugat DPRD DIY, Forum BEM Se-DIY Suarakan 10 Tuntutan Krusial Mulai dari Krisis Sampah Hingga Isu Nasional

Gugat DPRD DIY, Forum BEM Se-DIY Suarakan 10 Tuntutan Krusial Mulai dari Krisis Sampah Hingga Isu Nasional

  • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
  • visibility 184
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM Se-DIY) kembali melayangkan mosi gugatan terbuka yang ditujukan langsung kepada jajaran DPRD DIY. Dalam aksi bertajuk “Bangun Persatuan Rakyat, Rebut Daulat Rakyat Dan Lawan Republik Otoriter”, aliansi mahasiswa ini menuntut respons konkret legislatif atas berbagai sengkarut sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal kedaerahan.

Melalui rilis resmi yang dikeluarkan pada Selasa (23/06/2026), mahasiswa menilai roda pemerintahan saat ini kian menjauh dari amanat keadilan sosial yang termaktub dalam konstitusi. Di sektor makro, Forum BEM Se-DIY menyatakan sikap tegas menolak segala skema kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta regulasi fiskal yang menjepit daya beli buruh, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Selain kebijakan energi, mahasiswa mendesak dilakukannya evaluasi total pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penghentian proyek Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memboroskan postur APBN. Penolakan keras juga dialamatkan pada revisi regulasi hukum TNI/Polri yang dianggap berpotensi menggerus hak sipil dan menghidupkan kembali bayang-bayang otoritarianisme.

Soroti Krisis Sampah Jogja dan Kenakalan Remaja

Berbeda dengan konsolidasi sebelumnya, dalam gugatan kali ini Forum BEM Se-DIY secara khusus membidik performa Pemprov dan DPRD DIY dalam merampungkan problem domestik yang menahun. Dua isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah darurat tata kelola lingkungan dan fenomena sosial kepemudaan.

Mahasiswa mendesak pemangku kebijakan segera menghadirkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan terkait krisis sampah di Yogyakarta yang hingga kini belum menemui titik terang. Selain itu, penanganan kenakalan remaja diminta tidak hanya menyentuh aspek hukum penindakan, melainkan lewat intervensi kebudayaan yang sistematis.

Sebagai landasan gerakan, Forum BEM Se-DIY secara resmi mempermaklumkan 10 poin tuntutan utama:

  1. Menolak kenaikan harga BBM dan kebijakan yang membebani rakyat kecil.
  2. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
  3. Hentikan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak efektif dan membebani APBN.
  4. Mencabut UU TNI/Polri yang mengancam demokrasi dan kebebasan Sipil.
  5. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat dan Segera menyusun dan mengesahkan RUU Perlindungan Aktivis.
  6. Menghentikan eksploitasi tanah adat di seluruh Indonesia.
  7. Melaksanakan reformasi total partai politik dan reformasi birokrasi.
  8. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
  9. Tuntaskan Kenakalan remaja di DIY, dan mendorong DPRD bersama Pemerintah DIY segera menyusun dan mengesahkan Perda tentang Pendidikan Khas Kejogjaan.
  10. Menuntut Pemerintah dan DPRD Tuntaskan Persoalan Sampah di DIY.

Gerakan mahasiswa menegaskan komitmennya untuk mengawal kesepuluh poin di atas demi memastikan jalannya pemerintahan daerah maupun pusat tetap berada pada rel cita-cita Reformasi 1998.

(BS/Red)

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaksi BS

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ikmal Ali M. Nur

    Paradoks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Upt Patlean dan Komitmen DPRD komisi II Halmahera Timur

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Ikmal Ali M. Nur | Mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Salah satu bentuk fungsi DPRD ialah menjadi penghubung antara Rakyat dan Pemerintah Daerah, agar memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat. sebagai wakil rakyat DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, setiap keluhan dan masukan yang diterima dari warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah. DPRD juga benar-benar memastikan bahawa kesejahteraan […]

  • Listrik Sumatera Lumpuh Total pada Jumat malam (22/5). Gangguan sistem kelistrikan membuat wilayah Riau hingga Aceh gelap gulita. PLN sampaikan maaf.

    Listrik Sumatera Lumpuh Total dari Riau hingga Aceh Padam

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 383
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, PEKANBARU – Jaringan kelistrikan di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera mengalami kelumpuhan hebat. Gangguan sistem interkoneksi yang terjadi pada Jumat malam (22/05/2026) mengakibatkan wilayah Sumatera Bagian Tengah hingga Sumatera Bagian Utara, mulai dari Provinsi Riau hingga ujung barat Aceh, mengalami pemadaman massal (blackout) total. Merespons insiden berskala besar ini, PT PLN (Persero) langsung […]

  • Tumpukan sampah di Pelabuhan SpeedBoat Sofifi, bukti Kurangnya Kesadaran Lingkungan?

    Tumpukan sampah di Pelabuhan SpeedBoat Sofifi, bukti Kurangnya Kesadaran Lingkungan?

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 657
    • 0Komentar

    Sumber Dok : @Mimi.nabiu Sofifi kembali menjadi sorotan publik setelah video berdurasi 27 detik yang diunggah akun Instagram @mimi.nabiu pada Minggu (12/1/24) memicu keprihatinan masyarakat. Dalam video tersebut terlihat jelas tumpukan sampah mencemari pesisir pantai di sekitar pelabuhan speedboat Sofifi. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan tersebut. Mimi Nabiu, pengunggah […]

  • Dodola Terbengkalai, Kadispar Morotai Pilih Bungkam saat Dicecar Wartawan

    Dodola Terbengkalai, Kadispar Morotai Pilih Bungkam saat Dicecar Wartawan

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 628
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Sikap tidak kooperatif dan terkesan alergi terhadap kritik ditunjukkan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Pulau Morotai yang baru menjabat sekitar dua pekan. Di tengah sorotan publik terhadap buruknya perhatian pemerintah terhadap sejumlah fasilitas wisata unggulan, Kadispar justru memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media. Sikap tidak kooperatif itu terlihat saat sejumlah wartawan […]

  • Muchdar Mustafa Dilantik Kepala Kantor Kementerian Haji Ternate oleh Menteri Irfan Yusuf

    Muchdar Mustafa Dilantik Kepala Kantor Kementerian Haji Ternate

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 258
    • 0Komentar

    BALENGKOSPACE.COM, TERNATE – H. Muchdar Mustafa, S.H., M.Si. secara resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Ternate. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara ini berlangsung khidmat pada Rabu (23/09/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan […]

  • (Fahri Sibua) Sekretaris Cabang PMII Pasifik Morotai Periode 2022-2023

    Era Baru PMII: Menggugat Paradigma Gerakan atau Sekadar Romantisme Sejarah?

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle (Fahri Sibua) Sekretaris Cabang PMII Pasifik Morotai Periode 2022-2023
    • visibility 1.047
    • 0Komentar

    “Era Baru PMII”, yang ditandai dengan perubahan dalam arsitektur organisasi, strategi pergerakan, dan orientasi kebijakan organisasi, tampaknya masih jauh dari kenyataan dalam proses pembentukan kader saat ini. Dalam kenyataannya, sistem kaderisasi PMII masih terhambat oleh pendekatan konvensional yang mengarah dari puncak struktur ke bawah, yang lebih berfokus pada kepatuhan terhadap hierarki organisasi. Pendekatan ini gagal […]

expand_less