Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Problematika Distribusi Tanah Berbasis Hak Pakai: Meninjau ulang putusan Menko-PM tentang Inpres TORA Nomor 8 Tahun 2025

Problematika Distribusi Tanah Berbasis Hak Pakai: Meninjau ulang putusan Menko-PM tentang Inpres TORA Nomor 8 Tahun 2025

  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 413
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Persoalan kemudian muncul ketika masyarakat penerima hanya memperoleh Hak Pakai yang terikat pada jangka waktu, tujuan penggunaan, atau persyaratan tertentu. PP Nomor 18 Tahun 2021, misalnya, mengatur bahwa Hak Pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan dengan jangka waktu diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui paling lama 30 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, tanah dapat kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau Tanah Hak Pengelolaan.

Melihat kondisi di atas, saya mengajak kita semua untuk menanyakan beberapa hal: “apa yang terjadi terhadap masyarakat penerima TORA ketika jangka waktu Hak Pakai berakhir?” Apakah hak tersebut akan diperpanjang atau diperbarui? Apakah masyarakat memiliki prioritas untuk memperoleh kembali tanah tersebut? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme perlindungan terhadap masyarakat ketika perubahan kebijakan mengenai status dan pemanfaatan tanah?

TORA yang di anggap sebagai instrument penyelesaian masalah, pada saat yang sama penetapannya justru berpotensi menjadi sumber konflik ketika proses identifikasi, verifikasi, penetapan, dan redistribusi tanah tidak dilakukan secara cermat.

Potensi konflik tersebut setidaknya dapat muncul dalam beberapa bentuk.

Kesatu, konflik terjadi ketika SHP diberikan kepada individu maupun kelompok untuk mengelola tanah tersebut dan terdapat perbedaan mengenai siapa yang berhak menerima tanah. Perbedaan tersebut dapat muncul karena data administrasi pemerintah tidak selalu mencerminkan kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang terjadi secara faktual di lapangan. Misalnya, masyarakat telah menguasai dan mengusahakan tanah secara turun-temurun, tetapi penguasaan tersebut belum tercatat atau belum memiliki bukti hak yang memadai dalam administrasi pertanahan. Sebaliknya, dalam data administrasi pemerintah dapat tercatat subjek lain sebagai pihak yang dianggap memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan klaim yang saling berhadapan antara masyarakat yang menguasai tanah secara faktual dengan pihak yang ditetapkan secara administratif sebagai penerima hak.

Kedua, konflik mengenai objek tanah. Penetapan TORA yang diberikan dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai (SHP) dapat menimbulkan persoalan apabila identitas, letak, batas, dan status bidang tanah yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi penguasaan tanah di lapangan. Meskipun  SHP, secara administratif merupakan pengaturan yang kebijakan agar rakyat dapat mengakses tanah, namun secara legal, ada batasan waktu yang juga bekerja ke dalam tubuh masyarakat sebagai menerima Hak Pakai. Bahkan masyarakat tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Pada akhirnya peran Redistribusi (menurut negara), ketika di terapkannya SHP, Masyarakat hanya akan tersandera pada ruang administrasi belaka tanpa ada kepastian apapun tentang hak milik.

Ketiga, konflik akibat tumpang tindih kebijakan. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai), justru menimbulakn dampak yang cukup signifikan terhadap kawasan hutan. Ketiga konflik diatas menunjukan bahwa pemberian  sertifikat hak pakai (SHP)  melalui Program TORA tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi di masyarakat, apabilah tujuan reforma agraria adalah memberikan kepastian penguasaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka perlu dipertanyakan apakah pemberian SHP merupakan bentuk pemenuhan hak yang paling tepat bagi masyarakat penerima TORA. Masyarakat hanya diberikan hak pakai yang memiliki jangka waktu tertentu dan tidak memberikan kedudukan sebagai pemegang Hak Milik. Pemberian hak SHP melalui TORA seharusnya dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik (SHM), sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses untuk menggunakan tanah, tetapi juga memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat mengenai kepemilikan.

  • Penulis: Supriyadi Baharudin,S.H
  • Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Dekranasda Maluku Utara Ny Rusni Sarbin Hadiri Jogja Fashion Week 2026

    Hadir di Jogja Fashion Week 2026, Ketua Dekranasda Malut Rusni Sarbin Bidik Potensi UMKM Daerah

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Mustakim
    • visibility 342
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA – Ajang perhelatan mode bergengsi tahunan, Jogja Fashion Week (JFW) 2026 bertajuk “Roots to Resonance”, resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X, di Gedung Jogja Expo Center (JEC), Kamis (13/08/2026). Acara tidak hanya dihadiri oleh pejabat dan pelaku industri mode dari […]

  • FEDERALISME FISKAL MALUT: Menyelamatkan Malut dari Kubangan Kemiskinan.

    FEDERALISME FISKAL MALUT: Menyelamatkan Malut dari Kubangan Kemiskinan.

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Hasrul Hi Kahar Mahasiswa Sosiologi Yogyakarta
    • visibility 541
    • 0Komentar

    Paradoks yang Paradoksal Maluku Utara hari ini merupakan studi kasus paling telanjang tentang bagaimanapertumbuhan ekonomi bisa berjalan sepenuhnya lepas dari kesejahteraan rakyat. Provinsi inimencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia sebesar 34% sepanjang tahun 2025 dansempat menyentuh 39,10% pada kuartal III tahun 2025 yang nyaris seluruhnya ditopanghilirisasi nikel di dua kawasan, yakni, Halmahera Tengah dan Timur. Pada […]

  • Pasca Pengukuhan Jumat Lalu, Naswin Rowo Blak-blakan Soal Desakan Kader Agar Maju Jadi Bupati Morotai

    Pasca Pengukuhan Jumat Lalu, Naswin Rowo Blak-blakan Soal Desakan Kader Agar Maju Jadi Bupati Morotai

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Muh. Muzijad Mandea
    • visibility 290
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, PULAU MOROTAI – Gelombang dukungan politik terus mengalir deras pasca pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pulau Morotai periode 2026-2031 yang berlangsung khidmat pada Jumat (23/10) malam kemarin. Nama Ketua DPC PKB Pulau Morotai, Naswin Rowo, mendadak menjadi buah bibir. Tak hanya dinilai sukses mengonsolidasi partai, sosoknya kini […]

  • Workshop OBE Prodi Kimia Unutara bersama pakar dari UHW Perbanas

    Prodi Kimia Unutara Gelar Workshop OBE untuk Tingkatkan Kualitas Pembelajaran

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Mursid
    • visibility 962
    • 0Komentar

    Ternate (BALENGKO), 13 Oktober 2025 – Program Studi (Prodi) Kimia Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (Unutara) menggelar workshop bertajuk “Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Pengembangan Sistem Evaluasi Perangkat Pembelajaran”. Kegiatan ini berlangsung di kampus Unutara selama tiga hari, 13–15 Oktober 2025, dengan tujuan memperkuat penerapan kurikulum berorientasi hasil serta meningkatkan kualitas […]

  • Akreditasi Prodi PWK UNUTARA oleh BAN-PT di Fakultas Sains dan Teknologi

    UNUTARA Laksanakan Akreditasi Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota oleh BAN-PT

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Mursid
    • visibility 1.766
    • 0Komentar

    Ternate (Balengko Space) – Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) melaksanakan Akreditasi Program Studi (Prodi) S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) pada 29–30 September 2025 di Ruang Rapat Fakultas Sains dan Teknologi UNUTARA. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Turut hadir dalam agenda akreditasi, Wakil Rektor I UNUTARA, Sunaidin Ode Mulae, […]

  • Ujb

    USHP Sowan ke Alumni UJB, Galang Dukungan untuk Seminar Nasional Living Law

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 343
    • 0Komentar

    Yogyakarta (Balengko Space) , 23 Maret 2026 – Unit Studi Hukum Perdata Universitas Janabadra (USHP) melaksanakan kegiatan sowan ke Jakarta dalam rangka mempererat hubungan dengan alumni sekaligus menggalang dukungan untuk program Living Law, Senin (23/3). Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pengurus dan anggota aktif USHP yang berangkat sejak pagi hari. Kunjungan difokuskan pada silaturahmi dengan […]

expand_less