Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Problematika Distribusi Tanah Berbasis Hak Pakai: Meninjau ulang putusan Menko-PM tentang Inpres TORA Nomor 8 Tahun 2025

Problematika Distribusi Tanah Berbasis Hak Pakai: Meninjau ulang putusan Menko-PM tentang Inpres TORA Nomor 8 Tahun 2025

  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 411
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

“In Agrarian society, freedom meant the right to land-the land they had nurtured”

Dalam masyarakat agraris, kebebasan berarti hak atas tanah- tanah yang telah mereka rawat

(Vincent Harding, 1981)

Reforma agraria pada dasarnya merupakan kebijakan yang diarahkan untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan. Reforma Agraria tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian tanah, tetapi mencakup upaya memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah serta memastikan bahwa tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, reforma agraria memiliki hubungan yang erat dengan konflik agraria. Gagasan mengenai landreform maupun reforma agraria lahir dari persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang dalam perkembangannya melahirkan berbagai bentuk sengketa dan konflik antara masyarakat, pemerintah, badan usaha, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah. (Wiradi Gunawan, 2009). Artinya konflik agraria bukan hanya persoalan administratif mengenai siapa yang memiliki atau menguasai sebidang tanah, sebaliknya berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum antara manusia dengan tanah serta sumber daya alam yang berada di dalamnya.

Dalam konteks yang lain, tanah juga tidak sekadar dipandang sebagai aset yang diobjekan ke arah pembangunan tertentu. Bagi sebagian masyarakat, tanah memiliki hubungan yang jauh lebih kompleks karena menjadi ruang hidup seperti sumber penghidupan, serta bagian dari identitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan yang mengubah status, penguasaan, atau pemanfaatan tanah perlu memperhatikan keberadaan masyarakat yang sejak awal telah hidup dan menggantungkan kehidupannya pada tanah tersebut.

Melalui RA, hal tersebut seharusnya tidak berhenti pada proses administratif berupa penetapan objek dan pemberian hak atas tanah sebagai penanda legalisasi aset. Lebih jauh, reforma agraria harus mampu menyelesaikan akar persoalan penguasaan tanah sekaligus mencegah lahirnya konflik baru. Melalui TORA yang berbasis SHP (Sertifikat Hak Pakai), tentu tanah hanya akan di kelola untuk di produksi namun tidak pada hak kepemilikan secara sepenuh oleh masyarakat.

Terkait dengan putusan Menko-PM terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), merupakan  instrumen pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi kemiskinan ekstrim di sektor desa. Namun dengan melibatkan SHP sebagai langkah utama Inpres TORA dan bukan SHM (Sertifikat Hak Milik), justru sebaliknya; melahirkan persoalan baru “tanah hanya dapat di akses untuk di produksi, bukan untuk di miliki.

Program TORA berasal dari berbagai kategori, yaitu : tanah hasil pelepasan kawasan hutan, tanah yang berasal dari perubahan batas kawasan hutan, tanah yang berasal dari HGU atau HGB yang telah habis masa berlakunya yang tidak diperpanjang. Termasuk tanah yang menjadi objek penyelesaian konflik agraria yang bisa ditetapkan sebagai TORA.

Distrubusi tanah melalui program reforma agraria, persoalan hukum tidak serta-merta berakhir ketika masyarakat memperoleh sertifikat. Persoalan justru dapat muncul apabila status hak yang diberikan kepada masyarakat bukan Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan Sertifikat Hak Pakai (SHP).

Dalam perspektif hukum agraria, Hak Pakai merupakan hak yang karakternya berbeda dengan Hak Milik. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, dengan kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau perjanjian dengan pemilik tanah. Selanjutnya, Pasal 41 ayat (2) menentukan bahwa Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu.

  • Penulis: Supriyadi Baharudin,S.H
  • Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Massa PMII DIY membakar ban di depan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

    “Jaga Nyala!” PMII DIY Gelar Aksi Solidaritas

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 837
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE , Yogyakarta – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang DIY menggelar aksi di depan UIN Sunan Kalijaga pada Selasa (2/9/2025). Massa memulai aksi sejak pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Mereka menyalakan api dan membakar ban untuk memprotes kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Ketua Umum PMII Cabang DIY, Ilyas, menegaskan bahwa aksi […]

  • Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis ke-76 Universitas Indonesia di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). (Sumber: YouTube Universitas Indonesia)

    Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Mendiktisaintek Pastikan Perlindungan Korban

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO) — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, memastikan bahwa korban dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Pernyataan tersebut disampaikan Brian pada Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah berkoordinasi dengan pihak […]

  • Santri Dafater Sabet Banyak Juara di STQH Kota Ternate 2025, Bukti Konsistensi dan Ketekunan

    Santri Dafater Sabet Banyak Juara di STQH Kota Ternate 2025, Bukti Konsistensi dan Ketekunan

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Muzstakim
    • visibility 625
    • 0Komentar

    Ternate – Santri Pondok Pesantren Darul Falah Ternate (Dafater) kembali membuktikan kualitas mereka dalam ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XVIII tingkat Kota Ternate yang berlangsung pada 17–21 April 2025. Mereka tampil gemilang di cabang Hifdzul Hadits, baik kategori 500 hadits maupun 100 hadits dengan sanad. Di cabang 500 hadits, M. Nasrullah Kadir berhasil […]

  • Sumber foto : Istimewa

    Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Agung Gumelar
    • visibility 237
    • 0Komentar

    JAKARTA (BALENGKO) – Wacana transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi kementerian kembali memicu polemik. Pengamat politik Nashrullah menilai gagasan yang muncul dalam Rapat Kerja Polri bersama Komisi III DPR RI tersebut tidak rasional dan berpotensi melemahkan kedaulatan negara. “Menjadikan Polri sebagai kementerian bukan solusi, melainkan bentuk pelemahan institusi. Reformasi Polri seharusnya fokus pada penguatan kinerja, […]

  • Kedaulatan di Setiap Ombak: Anak Pulau Loloda dan Perjuangan Menjaga Laut Halmahera

    Kedaulatan di Setiap Ombak: Anak Pulau Loloda dan Perjuangan Menjaga Laut Halmahera

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Muhammad Asmar Joma
    • visibility 872
    • 0Komentar

    Di tepi lautan luas yang menelan cakrawala, pulau-pulau kecil di Loloda negeri para tetua di Halmahera bagian Utara berdiri sebagai benteng sunyi. Tidak banyak yang memikirkan keberadaan mereka, kecuali saat badai datang atau wacana geopolitik dunia bergeser. Namun, bagi mereka yang tinggal di sana, setiap jengkal tanah, setiap hempasan ombak adalah pernyataan eksistensi yang tak […]

  • Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta

    Ketika Reformasi Telah Menjadi Reformati, Revolusi Total Adalah Panggilan Hidup

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta
    • visibility 584
    • 0Komentar

    Republik ini didirikan di atas darah, air mata, dan janji emansipasi yang radikal. Namun, di antara deretan bapak bangsa, ada satu narasi yang kerap dipinggirkan dalam kurikulum pendidikan formal kita yaitu gagasan Tan Malaka. Sebagai arsitek Republik yang bergerak di bawah tanah, Tan Malaka menolak kompromi. Ia mendambakan “Merdeka 100 Persen”, sebuah kemerdekaan yang tidak […]

expand_less