Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Bisa Ganggu Proses Hukum, GP Ansor Morotai Soroti Tekanan Opini Kasus Tunjangan DPRD

Bisa Ganggu Proses Hukum, GP Ansor Morotai Soroti Tekanan Opini Kasus Tunjangan DPRD

  • calendar_month 16 jam yang lalu
  • visibility 27
  • comment 0 komentar

MOROTAI (BALENGKO) – Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Pulau Morotai, Safrudin Boy, memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan dugaan persoalan tunjangan di DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024. Ia menekankan bahwa penanganan perkara yang kini tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara harus tetap berada dalam koridor negara hukum yang murni.

Dalam keterangannya di Pulau Morotai pada Selasa (17/2/2026), Safrudin mengingatkan bahwa setiap proses hukum memiliki tahapan yang diatur ketat dalam sistem peradilan pidana. Menurut pandangan GP Ansor Pulau Morotai, tahap penyidikan saat ini bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang suatu tindak pidana.

Safrudin menjelaskan bahwa tahap penyidikan bersifat investigatif dan belum merupakan sebuah kesimpulan akhir yang bisa dihakimi oleh massa. Ia menilai pembentukan opini publik yang mengarah pada penetapan kesalahan sebelum adanya keputusan resmi berpotensi mencederai sistem hukum kita.

“Proses ini adalah ruang bagi penyidik untuk bekerja secara profesional. GP Ansor Pulau Morotai memandang bahwa opini yang berkembang terlalu dini justru berisiko bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern,” ujar Safrudin.

  • Penulis: Mursid Puko
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KESHALEHAN SOSIAL-NYA

    KESHALEHAN SOSIAL-NYA

    • calendar_month Ming, 16 Mar 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Istimewa Oleh: Fahrul Abd. MuidPenulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Peneliti Media Gerbong Nusantara Keshalehan sosial seorang Kepala Daerah Sherly Tjoanda Laos, bahwa dimana secara nyata dia adalah seorang Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, dan pada saat yang sama, dia juga sebagai pemeluk agama miniroritas, tidak hanya dilihat pada kedispilinannya melaksanakan […]

  • PENDIDIKAN TERJANGKAU DAN BERMUTU

    PENDIDIKAN TERJANGKAU DAN BERMUTU

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Konsep pendidikan terjangkau dan bermutu (affordable and quality education) di Provinsi Maluku Utara dapat diartikan sebagai pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara. Karena pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan letak rentan kendali geografis di Provinsi Maluku Utara. Pendidikan […]

  • ketua LBH Ansor Kota Ternate

    Saya menyebutnya Si Melankolis: Sutan Sjahrir Melihat Indonesia dalam Teropong Sosialisme

    • calendar_month Ming, 19 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 949
    • 0Komentar

    Sutan Sjahrir adalah paradoks dalam sejarah Indonesia: ia pejuang kemerdekaan yang tidak meledak dalam retorika, melainkan menyusup melalui keheningan pikiran. Di saat banyak pemimpin memanggil massa dengan semboyan, Sjahrir memilih menulis dalam sunyi. Ia dijuluki “si melankolis”, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia terlalu mencintai bangsanya hingga takut melihatnya terjerumus dalam kesalahan sejarah. Bagi […]

  • Source : Istimewa

    Keluarga Korban Kekerasan di Sula Laporkan Polres ke Propam Polri Terkait Restorative Justice Kasus Kematian

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 139
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO) — Perwakilan keluarga korban kekerasan di Desa Kou, Supriyadi Umasangadji, resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik personel Polres Kepulauan Sula ke Propam Polri, Rabu (4/2/2026). Laporan ini dilayangkan setelah polisi diduga membebaskan pelaku pembunuhan dengan dalih keadilan restoratif (restorative justice), yang dinilai melanggar hukum positif. Pelanggaran Prosedur Hukum Pihak keluarga menegaskan bahwa tindakan […]

  • Gubernur Sherly Laos menghadiri rapat DPRD untuk mengesahkan RPJMD Maluku Utara 2025–2029 di Sofifi.

    RPJMD Maluku Utara 2025–2029 Disetujui DPRD dan Gubernur

    • calendar_month Ming, 17 Agu 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 321
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Sofifi, RPJMD Maluku Utara 2025–2029 resmi masuk tahap pengesahan setelah Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I., menghadiri Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Maluku Utara, Jumat (15/8). Agenda rapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD menjadi Peraturan Daerah. Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud memimpin […]

  • Fahrul Abd Muid, Dosen IAIN Ternate dan Direktur Bajo Institut Maluku Utara.

    Positive Thinking dan Kekuasaan: Cara Gubernur Membentuk Nasib Rakyat

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Penulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Direktur Bajo Institut Malut
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Ternyata pikiran kita bisa menciptakan realitas-kenyataan. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Gubernur dalam gaya kepemimpinannya. Bahwa pikiran bisa menentukan perilaku saya, anda dan kita semua. Gubernur tidak bisa berpikir siapa itu Gubernur, tetapi Gubernur bergantung pada apa yang Gubernur pikirkan tentang diri Gubernur. Gubernur itu ada, karena diadakan oleh Tuhan melalui rakyatnya. Maka dalam […]

expand_less