Dugaan Mafia Proyek di Embung Pulau Hiri, Komite Mahasiswa Minta KPK Bongkar Aliran Dana BWS Malut
- calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
- visibility 382
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sejumlah massa aksi dari Komite Mahasiswa Pemerhati Pembangunan Maluku Utara–Jakarta saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, (13/2). Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi proyek Embung Pulau Hiri senilai Rp13 miliar di BWS Maluku Utara. (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BALENGKO) – Komite Mahasiswa Pemerhati Pembangunan Maluku Utara–Jakarta kembali mengelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, pada Jumat (13/2). Aksi ini bertujuan mendesak penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah proyek strategis di bawah kendali Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.
Koordinator Lapangan, M.S. Faizal, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk pengawalan terhadap uang rakyat agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang merugikan negara.
“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Irwan Muhammad dan Edi Sukirman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Irigasi Weda Selatan dan Embung Nakamura di Pulau Morotai,” tegas Faizal dalam pernyataan sikapnya di depan Gedung Merah Putih KPK.
Mahasiswa menyoroti tiga proyek utama yang dinilai bermasalah dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan, yakni:
- Proyek Irigasi Weda Selatan
- Embung Nakamura (Pulau Morotai)
- Embung Pulau Hiri (dengan nilai anggaran sekitar Rp13 miliar)
Massa aksi menilai proyek-proyek yang seharusnya menopang kebutuhan air dan pertanian masyarakat tersebut justru menyisakan tanda tanya besar terkait akuntabilitas anggarannya. Mereka meminta KPK melakukan penelusuran menyeluruh hingga ke pihak kontraktor dan pejabat terkait.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
- Sumber: Agung Gumelar
Saat ini belum ada komentar