Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Akun Facebook ke Polda Terkait Dugaan Penyebaran Informasi Tidak Benar

LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Akun Facebook ke Polda Terkait Dugaan Penyebaran Informasi Tidak Benar

  • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
  • visibility 417
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

TERNATE (BALENGKO), 11 November 2025Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara secara resmi melaporkan sebuah akun Facebook dengan nama “Sofyan Opan Bian” ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara.
Langkah ini diambil atas dugaan penyebaran informasi yang dinilai tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik salah satu pejabat publik melalui media sosial.

Direktur LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menjelaskan bahwa laporan tersebut diajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya penyalahgunaan media digital yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Langkah ini bukan atas perintah atau kepentingan pribadi siapa pun, melainkan bagian dari upaya menjaga etika dan ketertiban ruang digital. LBH Ansor ingin menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab,” ujar Zulfikran dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Menurut Zulfikran, unggahan akun tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan pihak lain.
Selain itu, dugaan pelanggaran juga berkaitan dengan Pasal 433 KUHP tentang tuduhan tanpa dasar yang disampaikan di ruang publik.

LBH Ansor menegaskan, langkah hukum ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

“Kritik adalah hak setiap warga negara, namun kritik harus berbasis data dan disampaikan dengan cara yang etis. Jika sebuah unggahan justru berisi tuduhan tanpa bukti, itu bukan lagi kritik, melainkan pelanggaran hukum,” tambahnya.

LBH Ansor Maluku Utara berharap agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan proporsional, dengan memeriksa pihak terkait untuk memastikan kebenaran dan konteks unggahan dimaksud.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Gunakan ruang digital sebagai sarana berbagi informasi yang bermanfaat, bukan untuk menyebarkan kabar yang belum terverifikasi,” tutup Zulfikran.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Roni Zaenuri

    Wacana Revisi Perda Miras dan Pelacuran Ditentang, SAPMA PP: Bisa Rusak Moral Generasi

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Kota Tangerang (BALENGKO) — Wacana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran menuai penolakan dari berbagai pihak. Kedua perda tersebut rencananya masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Tangerang tahun 2026. Namun, sejumlah elemen masyarakat menilai revisi aturan […]

  • Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat memberikan paparan Kunjungan Kerja Komisi V di Hotel Bella Ternate.

    Kawal Konektivitas Kepulauan, Irine Roba Desak Percepatan Infrastruktur di Maluku Utara

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 364
    • 0Komentar

    TERNATE, BALENGKO SPACE – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya pemerataan kualitas infrastruktur dan transportasi di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal tersebut ditegaskannya dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI di Hotel Bella, Ternate, Rabu (22/4/2026). Irine menyatakan bahwa fokus […]

  • Source : Istimewa

    Nara JW Firm, Erawijaya Consultant, dan PB PII Gelar Santunan Anak Yatim

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Agung Gumelar
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Balengko Space, Tangerang Selatan – Nara JW Firm and Tax Consulting bekerja sama dengan Erawijaya Consultant serta Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menggelar kegiatan santunan anak yatim di Jakarta, Senin (16/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus berbagi keberkahan di bulan Ramadhan. Direktur Nara JW Firm and Tax Consulting, […]

  • Ilustrasi ; Presiden Prabowo Subianto tandatangani regulasi ketahanan pangan nasional.

    Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Terbitkan Tiga Regulasi Strategis

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 280
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Pemerintah terus memacu penguatan ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama kemandirian bangsa. Langkah serius ini ditandai dengan diterbitkannya tiga regulasi terbaru oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencakup percepatan infrastruktur pascapanen hingga target swasembada pangan. Ketiga regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan sinergi lintas sektoral guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di seluruh […]

  • Ketua LBH Ansor Maluku Utara (kiri) dan Dasco (kanan) dalam dua momen berbeda

    Don Dasco: Pembisik Keadilan yang Mengoreksi Ketimpangan Hukum di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menilai langkah rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, bukan sekadar keputusan politik biasa. Keduanya adalah contoh paling baru bagaimana negara kembali mengoreksi proses hukum yang dianggap tidak selaras dengan nilai keadilan. Dan dalam dua peristiwa ini, ada […]

  • Diskusi publik GP Ansor Tidore bahas APBD 2026 untuk kesejahteraan petani Kota Tidore

    GP Ansor Tidore Gelar Diskusi Publik Bahas APBD 2026 dan Kesejahteraan Petani

    • calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 988
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Tidore Kepulauan, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Tidore Kepulauan menggelar diskusi publik ke-2 dengan tema “APBD 2026: Mengukur Visi Misi Wali Kota Tidore Wujudkan Kesejahteraan Petani” pada Jumat (22/8/2025) di Sabua Sahabat, kawasan Pantai Tugulufa. GP Ansor Kota Tidore Kepulauan menghadirkan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian, Abdul […]

expand_less