Penurunan Indeks Kerukunan dan Isu Provokatif Mencuat, Kader PMII D.I.Yogyakarta Desak Wagub Evaluasi dan Penguatan FKUB Maluku Utara
- calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
- visibility 216
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
Yogyakarta (Balengko) – 1 April 2026 – Dinamika kerukunan umat beragama di Maluku Utara kembali menjadi sorotan, menyusul beredarnya dugaan narasi provokatif di ruang percakapan digital yang dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga harmoni antarumat beragama.
Sebelumnya beberapa bulan lalu, FKUB Maluku Utara telah menggelar dialog lintas iman dan sosialisasi moderasi beragama di Ternate sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan. Namun, berdasarkan pengakuan dari ketua FKUB Maluku Utara Dr. Adnan Mahmud, M.A, rilis Indeks Kerukunan Umat Beragama oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Maluku Utara tercatat mengalami penurunan signifikan pada indikator kehidupan umat beragama. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga stabilitas sosial.
Menanggapi hal tersebut, Sahabat Mustaqim (Sahabat Mus), kader PMII Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus mahasiswa asal Kota Ternate Maluku Utara, menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja FKUB yang dinilai belum maksimal dalam menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan konflik.
“Fenomena yang terjadi hari ini tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ada indikasi bahwa upaya sosialisasi moderasi beragama belum berjalan secara masif dan merata, sehingga ruang-ruang rawan justru tidak terjangkau secara optimal,” ujarnya.
Ia menilai, kemunculan narasi yang berpotensi memecah belah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau oknum semata, tetapi juga menjadi cerminan bahwa fungsi preventif lembaga terkait belum berjalan secara maksimal.
“Ketika narasi seperti ini bisa muncul dan berkembang, maka kita perlu jujur melihat bahwa ada celah yang belum tertutup dengan baik. Di sinilah peran FKUB seharusnya hadir lebih kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja FKUB Maluku Utara, termasuk kemungkinan penyegaran struktur kepengurusan guna menjawab tantangan yang semakin kompleks.
“Kami mendorong pemerintah daerah yakni Wakil Gubernur Maluku Utara KH. Sarbin Sehe yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Malut dan Sulut, untuk melakukan evaluasi total terhadap FKUB Maluku Utara, termasuk membuka ruang untuk perombakan struktur jika memang dibutuhkan. Ini penting agar lembaga ini kembali fokus, responsif, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas dan fokus dalam menjalankan peran strategis tersebut, mengingat tantangan kerukunan umat beragama tidak bisa ditangani secara parsial atau sekadar seremonial.
“Ke depan, FKUB tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan simbolik. Dibutuhkan lompatan program yang konkret, menyentuh hingga ke akar rumput, dan mampu meredam potensi konflik sejak dini,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga ketenangan dan tidak terjebak dalam arus informasi yang berpotensi memperkeruh suasana.
“Evaluasi itu penting, tetapi menjaga persatuan jauh lebih penting. Jangan sampai kita terpecah oleh hal-hal yang justru bisa kita selesaikan bersama,” tutupnya.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar