DEKONSTRUKSI TAMANSISWA: TRANSFORMASI DARI “TAMAN SISWA” MENJADI “TAMAN ORANGTUA”

Realitas oligarkis ini secara langsung mengkhianati postulat ontologis dan epistemologis dari ajaran asas Ki Hadjar Dewantara itu sendiri. Dalam konsepsinya, Ki Hadjar dengan sangat tegas mewajibkan pendidikan untuk senantiasa tunduk dan beradaptasi pada “Kodrat Alam dan Kodrat Zaman”. Kodrat zaman meniscayakan adanya dialektika yang terus bergerak, di mana setiap generasi memiliki spektrum tantangan dan bentuk perlawanannya sendiri. Memaksakan kacamata generasi baby boomers untuk membaca peta jalan pendidikan di era kecerdasan buatan adalah sebuah kecacatan logika akademis yang fatal. Elite Majelis Luhur secara sadar atau tidak telah membatalkan prinsip kemerdekaan berpikir yang menjadi ruh paling esensial dari Sistem Among. Mereka gagal menyadari bahwa memegang kendali tanpa mau memberikan ruang bagi interpretasi baru adalah bentuk penjajahan gaya baru di dalam internal institusi. Ketidakmampuan merawat dialektika zaman ini membuat Tamansiswa lumpuh dalam melahirkan gagasan-gagasan pendidikan progresif seperti yang dicita-citakan pendirinya.

Kegagalan sistemik ini berakar pada salah kaprah struktural para elite dalam memaknai dan mengeksekusi semboyan sakti “Tut Wuri Handayani”. Secara filosofis, ungkapan ini menuntut para senior untuk berdiri di belakang (tut wuri) guna memberikan daya dorong dan moral (handayani) kepada generasi penerus di garis depan. Namun, fakta struktural hari ini menunjukkan para sesepuh justru memblokade barisan depan (ing ngarsa) dan enggan turun panggung secara terhormat. Mereka tidak lagi memberikan daya dorong, melainkan menjelma menjadi beban struktural yang memberatkan langkah kaum muda untuk berlari mengejar ketertinggalan zaman. Robert Michels melalui teori “Hukum Besi Oligarki” menyebutkan bahwa para pemimpin pada akhirnya akan lebih peduli pada mempertahankan posisi dan privilese mereka daripada tujuan awal organisasi. Hal inilah yang sedang menggerogoti Tamansiswa, di mana pelestarian kekuasaan elite menjadi lebih utama dibandingkan eksperimentasi pedagogi yang radikal. Semboyan luhur itu kini telah tereduksi menjadi jargon kosong yang hanya diucapkan di mimbar-mimbar seremonial tanpa pernah diwujudkan dalam demografi kepengurusan.

Dampak dari sumbatan regenerasi ini sangat destruktif terhadap kapasitas institusional Tamansiswa sebagai laboratorium ideologi pendidikan nasional. Jika kita mengkomparasikannya dengan entitas raksasa seperti Muhammadiyah atau NU, kedua organisasi tersebut mampu melakukan kaderisasi intelektual yang sangat sistematis dan berjenjang. Mereka memberikan karpet merah bagi intelektual muda berdiaspora, menyusun kurikulum mutakhir, dan memimpin amal usaha pendidikan dengan otonomi penuh yang terukur. Sebaliknya, sentralisasi absolut di tangan para elit sepuh Tamansiswa telah mematikan inisiatif dan keberanian para kader muda untuk melakukan interupsi kultural. Setiap upaya pembaruan dari akar rumput sering kali kandas karena harus membentur tembok birokrasi dan kekakuan mentalitas konservatif Majelis Luhur. Akibatnya, Tamansiswa kehilangan insting tajamnya untuk merumuskan ulang konsep kebangsaan dan pendidikan di tengah gempuran neoliberalisme pendidikan global. Organisasi ini kehilangan taring intelektualnya, berubah menjadi institusi pasif yang hanya mampu mengulang- ulang narasi kebesaran masa lampau tanpa memproduksi sejarah baru.

Lebih jauh lagi, pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep “Kemerdekaan” secara esensial mensyaratkan adanya pembebasan dari segala bentuk ikatan tatanan yang mengekang proses tumbuh kembang. Kemerdekaan dalam konteks organisasi berarti terbebas dari feodalisme struktural yang mengkultuskan senioritas di atas rasionalitas, kapabilitas, dan meritokrasi. Sayangnya, relasi kuasa yang terbangun di dalam Tamansiswa hari ini sangat kental dengan nuansa feodalistik yang berlindung di balik kedok tata krama dan penghormatan buta. Rasa segan yang berlebihan (ewuh pakewuh) terhadap tokoh-tokoh sepuh ini telah membunuh secara perlahan iklim diskursus akademis yang seharusnya kritis dan egaliter. Ketiadaan ruang aman untuk berdebat dan mengkritik kebijakan pimpinan secara terbuka adalah lonceng kematian bagi denyut nadi sebuah lembaga pendidikan pembebas. Padahal, tanpa adanya benturan tesis dan antitesis antar generasi secara terbuka, sintesis pemikiran pendidikan yang segar tidak akan pernah lahir dari rahim Tamansiswa. Struktur yang terlampau hierarkis dan otoritarian ini perlahan-lahan mencekik napas kreativitas yang justru sangat diagungkan oleh Ki Hadjar di masa pergerakan.