DEKONSTRUKSI TAMANSISWA: TRANSFORMASI DARI “TAMAN SISWA” MENJADI “TAMAN ORANGTUA”

Permasalahan mendasar dari semua fenomena kemunduran ini adalah tidak berjalannya fungsi kaderisasi ideologis yang transformatif, alih-alih sekadar kaderisasi administratif belaka. Para elit tua di Majelis Luhur gagal mendidik kader muda yang mampu melampaui capaian mereka, yang dalam filsafat pendidikan justru merupakan indikator utama kegagalan seorang pendidik sejati. Mereka tampaknya lebih nyaman mencetak pengikut yang patuh, bukan pemimpin pemikir yang berani membongkar tatanan mapan untuk menyelamatkan tujuan agung institusi. Ketakutan akan kehilangan kendali atas aset, arah, dan wibawa organisasi membuat proses regenerasi sengaja diperlambat dan dilakukan penuh kecurigaan. Pierre Bourdieu dalam teori reproduksi sosialnya secara tajam menjelaskan bagaimana kelompok dominan selalu berusaha memonopoli “modal kultural” untuk melanggengkan kekuasaan mereka tanpa batas. Di Tamansiswa, monopoli wacana kultural tersebut dieksploitasi untuk meminggirkan kelompok muda yang dicap belum “matang”, padahal dunia di luar sudah berlari dengan parameter yang sama sekali berbeda. Kegagalan merekonstruksi sistem kaderisasi inilah yang menjadi titik nadir, membuat organisasi terus menyusut secara kualitas maupun kuantitas pengaruhnya di ruang publik.

Secara pragmatis, kelumpuhan struktural ini mengakibatkan Tamansiswa kehilangan momentum emas untuk memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus kritikus tajam kebijakan pendidikan pemerintah. Ketika negara meluncurkan berbagai kebijakan pendidikan kontemporer yang kontroversial, suara Tamansiswa nyaris tidak terdengar sumbangsih teoretisnya yang memberikan solusi alternatif. Kebisuan intelektual ini terjadi karena kapasitas energi Majelis Luhur telah terkuras habis hanya untuk mengurus dinamika internal struktural yang usang dan stagnan. Sangat menyedihkan menyadari bahwa ideologi pendidikan yang begitu kaya dan komprehensif harus terkunci rapat di dalam kepala para elit yang sudah kehabisan bensin operasional. Masyarakat kiwari tidak lagi memandang Tamansiswa sebagai rujukan utama inovasi pedagogi, melainkan sekadar sebagai peninggalan cagar budaya yang cukup dikenang sejarahnya. Jika Muhammadiyah mampu melesat jauh dengan gagasan “Islam Berkemajuan”, Tamansiswa seharusnya bisa memimpin orkestrasi peradaban dengan “Pendidikan Berkemerdekaan” yang dikontekstualisasikan ulang secara radikal. Kehilangan daya saing ini menjadi bukti sahih bahwa modal sejarah sehebat apa pun akan hangus tak bersisa jika tidak ditopang oleh struktur organisasi yang rasional, adaptif, dan bervisi masa depan.

Pada akhirnya, diskursus ini adalah sebuah gugatan intelektual tanpa tedeng aling-aling agar Majelis Luhur Tamansiswa segera melakukan dekonstruksi struktural secara total dan menyeluruh. Tokoh-tokoh sepuh harus menyadari bahwa legasi terakhir yang paling mulia bagi seorang pendidik adalah mundur dengan lapang dada dan menyerahkan estafet kemudi kepada generasi muda. Revolusi struktural ini adalah harga mati yang absolut dan tidak bisa ditawar lagi jika Tamansiswa menolak untuk sekadar menjadi catatan kaki dalam buku sejarah pendidikan nasional. Kita menuntut untuk mengembalikan institusi ini pada khittah-nya sebagai taman persemaian gagasan-gagasan radikal yang berani menantang zaman, bukan sebagai tempat purnatugas bernostalgia. Hanya dengan meruntuhkan tembok gerontokrasi ini, Tamansiswa akan kembali bernapas dan menemukan nyawa ideologisnya untuk bersaing secara sepadan dengan ormas-ormas raksasa pembangun peradaban lainnya. Mengutip kembali nyala api semangat Ki Hadjar, merdeka itu berarti berdiri sendiri dan tidak bergantung; dan hari ini, Tamansiswa harus berani merdeka dari belenggu struktur masa lalunya sendiri. Inilah saat historis untuk mengembalikan Tamansiswa menjadi benar-benar milik para “Siswa, Anak, ataupun Pemuda “, para pembelajar sejati yang siap merobek kebekuan zaman demi mencetak masa depan.