Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Janji Pecat Kades Tak Ditepati, Warga Gita Raja Tuntut Pencopotan Kadis PMD Tidore dan Boikot Akses Jalan

Janji Pecat Kades Tak Ditepati, Warga Gita Raja Tuntut Pencopotan Kadis PMD Tidore dan Boikot Akses Jalan

  • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
  • visibility 587
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Tuntutan Transparansi Audit Dana Desa

Selain isu moral, massa aksi juga menuntut transparansi dari Inspektorat Kota Tidore Kepulauan terkait hasil audit sejumlah proyek desa, termasuk pembangunan jalan tani dan lapangan sepak bola.

“Kami mendengar kabar sudah ada temuan dari Inspektorat, tapi hasilnya ditutup-tupi. Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tidore untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh anggaran desa selama masa jabatan Ade M. Rasid karena kuat dugaan adanya penyelewengan,” tambah Riskiawan.

LUMPUL TOTAL: Massa aksi dari Desa Gita Raja melakukan pemblokiran jalan lintas utama di Tidore Kepulauan, Kamis (12/2/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes keras warga yang menuntut pencopotan Kepala Desa Ade M. Rasid atas dugaan tindakan amoral dan desakan agar Walikota mencopot Kadis PMD yang dinilai melakukan pembohongan publik terkait janji pemecatan Kades. (Source : Agung Selang/Jurnalis Balengko)

Sikap Massa: Boikot Total hingga Walikota Turun Tangan

Masyarakat Desa Gita Raja menegaskan tidak akan membuka blokade jalan umum dan segel kantor desa sampai Walikota Tidore Kepulauan dan Kadis PMD menemui langsung warga di lokasi aksi. Warga menuntut bukti konkret berupa surat pemecatan Kepala Desa (Kades) sebelum aktivitas normal dikembalikan.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Kepala Desa Gita Raja, Ade M. Rasid, belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan tindakan amoral maupun desakan mundur yang dilayangkan warga. Demikian pula dengan Kepala Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan yang belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan “pembohongan publik” dan alasan di balik keluarnya surat teguran alih-alih pemecatan.

Sementara itu, pihak kepolisian setempat terlihat berada di lokasi aksi untuk melakukan pengamanan dan mengimbau massa agar tetap menjaga ketertiban umum selama menyampaikan aspirasi. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diharapkan segera mengambil langkah mediasi guna menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas akibat pemblokiran jalan trans tersebut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • MAKLUMAT PERGERAKAN: Perwakilan Sahabat Peduli Marwah PMII, Abdul Haris Nepe (tengah), saat membacakan Maklumat Pergerakan di depan awak media di Jakarta, Senin (16/2/2026). Dalam maklumatnya, ia mengecam keras aksi vandalisme terhadap Sekretariat PB PMII dan mendesak pengurus pusat segera melakukan evaluasi total dalam waktu 3x24 jam demi menjaga marwah organisasi. Source : Istimewa

    Gugat Perusakan Sekretariat PB PMII, Abdul Haris Nepe Bacakan Maklumat “Selamatkan Marwah Organisasi”

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 566
    • 0Komentar

    Empat Poin Tuntutan Maklumat Pergerakan Melalui Sahabat Peduli Marwah PMII, terdapat empat poin sikap tegas yang dinyatakan kepada publik dan internal organisasi: Kembali ke Nilai Dasar Pergerakan Abdul Haris Nepe mengingatkan bahwa tindakan anarkis bertentangan dengan prinsip Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang selama ini menjadi kompas kader PMII. “Mengawal proses […]

  • PPPK

    LBH Ansor Maluku Utara Soroti Dugaan Ketua DPC Parpol Dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu di Kota Ternate

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 977
    • 0Komentar

    Aturan yang Berpotensi Dilanggar 1. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPKPasal 16 huruf f menegaskan bahwa calon PPPK tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Ketua DPC, maka ia tidak memenuhi syarat administratif. 2. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASNUU ini menegaskan larangan penuh bagi […]

  • Sumber Foto: iluvislam.com

    Intelijen di Era Multipolar: Dari Hudzaifah bin al-Yaman hingga Krisis Nurani Global

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Muhammad
    • visibility 376
    • 0Komentar

    Ketika dunia kembali terbelah dalam persaingan multipolar antara Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan kekuatan regional lain, intelijen menjadi senjata utama yang menentukan arah geopolitik. Namun, di tengah kebisingan algoritma dan operasi rahasia lintas negara. Pada bagian ini ada satu hal yang saya ajukan setidaknya paling  mendasar yaitu moral. Figur Hudzaifah bin al-Yaman, Shahibu Sirri Rasulullah […]

  • PATCOIFA Sula sukses gelar Literasi Pesisir dan Bakti Sosial Sula di Desa Pastabulu, Maluku Utara dengan dukungan lintas lembaga.

    PATCOIFA Sula Gelar Literasi Pesisir & Bakti Sosial

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 875
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Kepulauan Sula, Maluku Utara (29/8) — Komunitas Literasi PATCOIFA Sula menggelar kegiatan Literasi Pesisir dan Bakti Sosial Sula di Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara. Kegiatan ini menjadi program kedua yang PATCOIFA Sula jalankan di desa tersebut dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Literasi Pesisir dan Bakti Sosial Sula di Desa Pastabulu PATCOIFA Sula mengajak […]

  • Dialog publik refleksi 17 tahun Kabupaten Pulau Morotai membahas evaluasi pemekaran dan arah pembangunan daerah

    17 Tahun Morotai: DPRD Soroti Evaluasi Pemekaran dan Arah Pembangunan Daerah

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 227
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Memasuki usia ke-17, Kabupaten Pulau Morotai dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana pemekaran daerah benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat? Refleksi tersebut mengemuka dalam dialog publik bertajuk “Refleksi 17 Tahun Kabupaten Pulau Morotai” yang digelar di Desa Gotalamo, Senin (6/4/2026). Dalam forum itu, anggota DPRD Pulau Morotai, Akbar Mangoda, menegaskan pentingnya […]

  • Nelayan dan Petani di Tengah Gempuran Industri: Menakar Keadilan Sosial di Maluku Utara

    Nelayan dan Petani di Tengah Gempuran Industri: Menakar Keadilan Sosial di Maluku Utara

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Muhammad Asmar Joma
    • visibility 851
    • 0Komentar

    Maluku Utara negeri di pingran bibir pasifik diberkahi laut dan tanah yang subur, namun ironis terbesar hari ini di depan mata bukanlah kemiskinan, kelaparan, melainkan penghiyanatan terhadap sumber daya penghidupan kita. Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik telah mengadaikan hak-hak nelayan dan petani kepada korporasi tambang yang rakus dan acuh terhadap keadilan ekologi.  […]

expand_less