Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Janji Pecat Kades Tak Ditepati, Warga Gita Raja Tuntut Pencopotan Kadis PMD Tidore dan Boikot Akses Jalan

Janji Pecat Kades Tak Ditepati, Warga Gita Raja Tuntut Pencopotan Kadis PMD Tidore dan Boikot Akses Jalan

  • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
  • visibility 649
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Tuntutan Transparansi Audit Dana Desa

Selain isu moral, massa aksi juga menuntut transparansi dari Inspektorat Kota Tidore Kepulauan terkait hasil audit sejumlah proyek desa, termasuk pembangunan jalan tani dan lapangan sepak bola.

“Kami mendengar kabar sudah ada temuan dari Inspektorat, tapi hasilnya ditutup-tupi. Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tidore untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh anggaran desa selama masa jabatan Ade M. Rasid karena kuat dugaan adanya penyelewengan,” tambah Riskiawan.

LUMPUL TOTAL: Massa aksi dari Desa Gita Raja melakukan pemblokiran jalan lintas utama di Tidore Kepulauan, Kamis (12/2/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes keras warga yang menuntut pencopotan Kepala Desa Ade M. Rasid atas dugaan tindakan amoral dan desakan agar Walikota mencopot Kadis PMD yang dinilai melakukan pembohongan publik terkait janji pemecatan Kades. (Source : Agung Selang/Jurnalis Balengko)

Sikap Massa: Boikot Total hingga Walikota Turun Tangan

Masyarakat Desa Gita Raja menegaskan tidak akan membuka blokade jalan umum dan segel kantor desa sampai Walikota Tidore Kepulauan dan Kadis PMD menemui langsung warga di lokasi aksi. Warga menuntut bukti konkret berupa surat pemecatan Kepala Desa (Kades) sebelum aktivitas normal dikembalikan.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Kepala Desa Gita Raja, Ade M. Rasid, belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan tindakan amoral maupun desakan mundur yang dilayangkan warga. Demikian pula dengan Kepala Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan yang belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan “pembohongan publik” dan alasan di balik keluarnya surat teguran alih-alih pemecatan.

Sementara itu, pihak kepolisian setempat terlihat berada di lokasi aksi untuk melakukan pengamanan dan mengimbau massa agar tetap menjaga ketertiban umum selama menyampaikan aspirasi. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diharapkan segera mengambil langkah mediasi guna menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas akibat pemblokiran jalan trans tersebut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Santri Dafater Sabet Banyak Juara di STQH Kota Ternate 2025, Bukti Konsistensi dan Ketekunan

    Santri Dafater Sabet Banyak Juara di STQH Kota Ternate 2025, Bukti Konsistensi dan Ketekunan

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Muzstakim
    • visibility 535
    • 0Komentar

    Ternate – Santri Pondok Pesantren Darul Falah Ternate (Dafater) kembali membuktikan kualitas mereka dalam ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XVIII tingkat Kota Ternate yang berlangsung pada 17–21 April 2025. Mereka tampil gemilang di cabang Hifdzul Hadits, baik kategori 500 hadits maupun 100 hadits dengan sanad. Di cabang 500 hadits, M. Nasrullah Kadir berhasil […]

  • Gempa M8,6 di Rusia Berpotensi Tsunami, Halmahera Utara Termasuk Wilayah Waspada

    Gempa M8,6 di Rusia Berpotensi Tsunami, Halmahera Utara Termasuk Wilayah Waspada

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 859
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate, 30 Juli 2025 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa telah terjadi gempa bumi berkekuatan Magnitudo 8,6 pada Rabu, 30 Juli 2025 pukul 06:24:54 WIB. Gempa tersebut berlokasi di koordinat 52,54 LU dan 160,07 BT, berjarak 164 km Tenggara Kamchatka, Rusia, dengan kedalaman 43 km. Berdasarkan hasil pemodelan tsunami yang […]

  • DPRD Halbar Fokus Soroti Sekda, SEMAINDO Ingatkan Soal Utang Daerah dan Kemiskinan

    DPRD Halbar Fokus Soroti Sekda, SEMAINDO Ingatkan Soal Utang Daerah dan Kemiskinan

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 725
    • 0Komentar

    “Bahkan jika seluruh PAD digunakan untuk bayar utang, butuh lebih dari lima tahun untuk melunasinya. Tapi yang diperdebatkan justru ucapan Sekda,” kata Sahrir. Ia menilai DPRD tidak serius menindaklanjuti berbagai persoalan, termasuk proyek Rumah Sakit Pratama yang gagal terealisasi karena pemindahan lokasi sepihak. Dana DAK Rp.42,9 miliar hangus, namun DPRD tidak membentuk pansus maupun melakukan […]

  • Sumber foto : Istimewa

    Dinilai Ciderai Marwah Organisasi, Bidang Keuangan KNPI Morotai Desak DPD I Pecat Ketua Terpilih

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 271
    • 0Komentar

    MOROTAI (BALENGKO) – Krisis kepemimpinan melanda Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan DPD II KNPI Pulau Morotai, Fahri Sibua, secara resmi merilis pernyataan sikap yang mendesak DPD I KNPI Provinsi untuk segera mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap Ketua KNPI Pulau Morotai. Langkah […]

  • Proyek Labkesmas Pulau Morotai Senilai Rp15,3 Miliar Belum Rampung

    Proyek Labkesmas Pulau Morotai Senilai Rp15,3 Miliar Belum Rampung

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 207
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kabupaten Pulau Morotai senilai Rp15,3 miliar hingga kini belum juga rampung, meski telah melewati beberapa kali adendum pekerjaan. Proyek yang dikerjakan oleh PT Wahana Dimensia Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 itu kini menuai sorotan publik karena dinilai molor tanpa kepastian […]

  • Source : Istimewa

    PERKADERAN HMI SEBAGAI LABORATORIUM INTELEKTUAL DANGAGASAN KEBANGSAAN

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Madarudin Lapandewa
    • visibility 432
    • 0Komentar

    Perkaderan sebagai usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis mesti memperhatikan tiga aspek utama yang diamanatkan dalam Pedoman Perkaderan HMI: Pertama, menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni yang memiliki integritas pribadi, bersedia terus menerus meningkatkan pengembangan kualitas diri, berorientasi pada prestasi dan menggali potensi leadership, serta berkomitmen untuk memajukan organisasi. Kedua, […]

expand_less