Ketika Reformasi Telah Menjadi Reformati, Revolusi Total Adalah Panggilan Hidup
- calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
- visibility 480
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta | Source : Istimewa
Republik ini didirikan di atas darah, air mata, dan janji emansipasi yang radikal. Namun, di antara deretan bapak bangsa, ada satu narasi yang kerap dipinggirkan dalam kurikulum pendidikan formal kita yaitu gagasan Tan Malaka. Sebagai arsitek Republik yang bergerak di bawah tanah, Tan Malaka menolak kompromi. Ia mendambakan “Merdeka 100 Persen”, sebuah kemerdekaan yang tidak lahir dari meja perundingan dengan imperialis, melainkan dari perebutan kedaulatan politik dan ekonomi secara total oleh rakyat. Jika proklamator seperti Soekarno dan Mohammad Hatta memilih jalan diplomasi yang taktis, Tan Malaka bersikeras bahwa selama sumber daya alam dan struktur kekuasaan masih didikte oleh kekuatan asing atau segelintir elite, kemerdekaan hanyalah ilusi administratif. Melompat jauh dari sejarah tersebut, hari ini Indonesia telah berusia lebih dari delapan dekade. Sudah delapan nakhoda berganti memimpin kapal besar ini. Namun, jika kita meminjam kacamata Tan Malaka, apakah kemerdekaan 100 persen itu sudah tercapai?
Kenyataannya, kita masih terjebak dalam pola kolonialisme gaya baru. Pemerintah demi pemerintah terus berunding dan menyerahkan konsesi sumber daya alam kepada korporasi raksasa dan modal asing dengan dalih pembangunan dan investasi. Gunung bergulung dikeruk, hutan dibabat, namun rakyat di sekitarnya tetap hidup dalam garis kemiskinan. Rakyat di negara yang kaya raya ini paradoksalnya tetap miskin secara struktural. Kita harus berani melakukan analisis yang tidak sekadar menggaruk permukaan. Persoalan Indonesia hari ini bukan semata-mata soal siapa yang duduk di Istana Negara, melainkan bagaimana sistem politik, hukum, dan ekonomi pasca reformasi memungkinkan reproduksi kekuasaan oligarki yang terus menghambat terwujudnya kemerdekaan sosial, ekonomi, dan politik bagi rakyat.
Matinya Reformasi: Dari Otoritarianisme Menuju Oligarki Demokratis
Tahun 1998 sering kali diromantisasi sebagai titik kemenangan rakyat. Reformasi yang didorong oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil adalah akumulasi kemuakan terhadap rezim otoriter Orde Baru yang korup dan represif. Namun, lebih dari dua dekade berlalu, kita harus jujur mengakui bahwa Reformasi telah dibajak. Demokrasi yang kita nikmati hari ini hanyalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Kita sibuk menyelenggarakan pemilu, namun gagal mendistribusikan keadilan. Mengapa hal ini terjadi? Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam analisis ekonomi politiknya secara tajam menjelaskan bahwa jatuhnya Soeharto pada 1998 tidak menghancurkan struktur oligarki. Sebaliknya, oligarki Orde Baru yang kapitalistik ini dengan sangat cerdik mereorganisasi diri mereka. Mereka beradaptasi dengan sistem demokrasi elektoral, membajak partai partai politik, dan menyusup ke dalam parlemen serta institusi negara.
- Penulis: Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta
![Oleh: Fahrul Abd. Muid Penulis adalah Direktur Bajo Institut Maluku Utara [Mantan Anggota Bawaslu Malut]](https://balengkospace.com/wp-content/uploads/2026/10/www.balengkospace.com-7-1-150x150.webp)
Saat ini belum ada komentar