Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Sentralisasi yang Membunuh: Eksploitasi Sulawesi Tengah dan Gagasan Desentralisasi Total

Sentralisasi yang Membunuh: Eksploitasi Sulawesi Tengah dan Gagasan Desentralisasi Total

  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 219
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pada 2025, TKD untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dialokasikan sekitar Rp2,995 triliun, dengan DBH sekitar Rp586,17 miliar dan DBH pertambangan minerba sekitar Rp229,82 miliar. Sementara itu, hingga Mei 2026 pendapatan APBD provinsi sekitar Rp5,56 triliun, dengan pendapatan transfer mencapai Rp4,48 triliun dan PAD sekitar Rp1,06 triliun. Rasio kemandirian fiskal sekitar 19,06 persen. Bukankah ini sebuah ironi yang begitu jelas, daerah yang menjadi salah satu mesin industri mineral nasional justru masih begitu bergantung pada keputusan fiskal pusat? Inilah wajah desentralisasi yang harus dipertanyakan. Kita sering mengatakan bahwa Indonesia telah terdesentralisasi karena daerah memiliki gubernur, bupati, DPRD, APBD, dan berbagai kewenangan pemerintahan.

Tetapi apa arti semua itu jika kekuasaan ekonomi yang paling menentukan tetap terkonsentrasi di pusat? Daerah diberi tanggung jawab mengurus sekolah, rumah sakit, jalan, kemiskinan, pelayanan publik, lingkungan, dan dampak sosial industri. Namun ketika berbicara mengenai sumber daya dan penerimaan strategis, daerah harus kembali mengetuk pintu pusat. Daerah diberi kewajiban mengurus akibat, tetapi tidak diberikan kuasa yang sebanding untuk menentukan sebab. Ini bukan kedaulatan daerah. Ini adalah otonomi administratif yang berdiri di atas ketergantungan ekonomi. Padahal Pasal 33 UUD 1945 menempatkan kekayaan alam di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 18A ayat (2) juga mengamanatkan hubungan keuangan serta pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Maka pertanyaan terhadap Sulawesi Tengah bukan sekadar pertanyaan tentang anggaran. Ini adalah pertanyaan konstitusional: apakah negara benar-benar menjalankan mandat kemakmuran rakyat, atau justru sedang membangun sistem yang memungkinkan kekayaan publik mengalir ke pusat-pusat akumulasi modal sementara daerah penghasil menanggung sebagian besar bebannya? Jika kepentingan nasional terus dijadikan alasan, maka pertanyaan berikutnya harus lebih keras: kepentingan nasional itu sesungguhnya sedang melayani siapa? Kita perlu berhenti menganggap persoalan ini sekadar sebagai konflik antara pusat dan daerah. Yang sedang dipertarungkan sesungguhnyaadalah kekuasaan atas surplus ekonomi.

  • Penulis: Ain Dadong. (Fungsionaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Yogyakarta)
  • Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gambar Ilustrasi, Source : Istimewa

    Distribusi Air Makin Stabil, Kinerja Pelayanan PDAM Galela Raih Apresiasi Warga

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 599
    • 0Komentar

    GALELA (BALENGKO) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Galela mendapatkan respons positif dari masyarakat terkait peningkatan signifikan kualitas pelayanan dalam beberapa pekan terakhir. Distribusi air bersih yang sebelumnya sering terkendala, kini dilaporkan berjalan lancar, stabil, dan merata di berbagai wilayah pelayanan. Langkah strategis PDAM Galela dalam membenahi sistem distribusi dan pengelolaan jaringan dinilai berhasil menjawab […]

  • LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 665
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO), 2 April 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara resmi melaporkan Anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Laporan tersebut disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan telah diterima secara resmi, ditandai dengan surat tanda terima pengaduan. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menegaskan […]

  • Kapolres Pulau Morotai Peringatkan Personel: Jauhi Judol dan Pinjol Ilegal Lewat Gaktiblin Rutin

    Kapolres Pulau Morotai Peringatkan Personel: Jauhi Judol dan Pinjol Ilegal Lewat Gaktiblin Rutin

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Muzijad Mandea
    • visibility 129
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Propam Polres Pulau Morotai menggelar kegiatan Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel sebagai langkah preventif untuk memperkuat disiplin sekaligus mencegah anggota terlibat pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol). Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (30/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIT di lingkungan Polres Pulau Morotai. Pelaksanaan Gaktiblin dipimpin oleh Aipda […]

  • Pengaruh Teknologi dan gaya hidup, Menjadi Penyebab Obesitas?

    Pengaruh Teknologi dan gaya hidup, Menjadi Penyebab Obesitas?

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Sumber gambar : Ai Kemajuan teknologi dan globalisasi membawa dampak besar pada aktivitas manusia. Di satu sisi, teknologi mempermudah kehidupan, tetapi di sisi lain, dampak negatifnya, seperti penurunan mobilitas fisik, tak bisa diabaikan. Salah satu efek nyata adalah meningkatnya kasus obesitas, yang kini menjadi masalah kesehatan global. Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Instan Jika kita […]

  • Usulkan ‘Car Free Day’ di Kawasan CBD, Naswin Rowo: Dongkrak Ekonomi Pedagang Pasar Tanpa Bebani APBD

    Usulkan ‘Car Free Day’ di Kawasan CBD, Naswin Rowo: Dongkrak Ekonomi Pedagang Pasar Tanpa Bebani APBD

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 306
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morotai, Naswin Rowo, mengajukan gagasan strategis guna menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di Pasar Central Business District (CBD). Gagasan tersebut berupa penerapan kegiatan serupa Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor setiap hari Minggu di kawasan pusat kota. Usulan ini lahir sebagai respons […]

  • Source : Istimewa

    Aliansi Peduli Iran Demo Kedubes AS dan Kemenlu: Kecam Agresi Militer, Tuntut Perlindungan WNI

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle Agung Gumelar
    • visibility 219
    • 0Komentar

    JAKARTA (BALENGKO) – Ratusan massa Aliansi Peduli Iran (API) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (6/3/2026), untuk mengecam serangan militer AS terhadap Iran. Massa yang terdiri dari Pemuda Muslimin DKI, SEMMI Jakarta Raya, dan LMND DKI Jakarta ini menilai agresi tersebut melanggar hukum […]

expand_less