Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Problematika Distribusi Tanah Berbasis Hak Pakai: Meninjau ulang putusan Menko-PM tentang Inpres TORA Nomor 8 Tahun 2025

Problematika Distribusi Tanah Berbasis Hak Pakai: Meninjau ulang putusan Menko-PM tentang Inpres TORA Nomor 8 Tahun 2025

  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 412
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

“In Agrarian society, freedom meant the right to land-the land they had nurtured”

Dalam masyarakat agraris, kebebasan berarti hak atas tanah- tanah yang telah mereka rawat

(Vincent Harding, 1981)

Reforma agraria pada dasarnya merupakan kebijakan yang diarahkan untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan. Reforma Agraria tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian tanah, tetapi mencakup upaya memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah serta memastikan bahwa tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, reforma agraria memiliki hubungan yang erat dengan konflik agraria. Gagasan mengenai landreform maupun reforma agraria lahir dari persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang dalam perkembangannya melahirkan berbagai bentuk sengketa dan konflik antara masyarakat, pemerintah, badan usaha, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah. (Wiradi Gunawan, 2009). Artinya konflik agraria bukan hanya persoalan administratif mengenai siapa yang memiliki atau menguasai sebidang tanah, sebaliknya berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum antara manusia dengan tanah serta sumber daya alam yang berada di dalamnya.

Dalam konteks yang lain, tanah juga tidak sekadar dipandang sebagai aset yang diobjekan ke arah pembangunan tertentu. Bagi sebagian masyarakat, tanah memiliki hubungan yang jauh lebih kompleks karena menjadi ruang hidup seperti sumber penghidupan, serta bagian dari identitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan yang mengubah status, penguasaan, atau pemanfaatan tanah perlu memperhatikan keberadaan masyarakat yang sejak awal telah hidup dan menggantungkan kehidupannya pada tanah tersebut.

Melalui RA, hal tersebut seharusnya tidak berhenti pada proses administratif berupa penetapan objek dan pemberian hak atas tanah sebagai penanda legalisasi aset. Lebih jauh, reforma agraria harus mampu menyelesaikan akar persoalan penguasaan tanah sekaligus mencegah lahirnya konflik baru. Melalui TORA yang berbasis SHP (Sertifikat Hak Pakai), tentu tanah hanya akan di kelola untuk di produksi namun tidak pada hak kepemilikan secara sepenuh oleh masyarakat.

Terkait dengan putusan Menko-PM terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), merupakan  instrumen pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi kemiskinan ekstrim di sektor desa. Namun dengan melibatkan SHP sebagai langkah utama Inpres TORA dan bukan SHM (Sertifikat Hak Milik), justru sebaliknya; melahirkan persoalan baru “tanah hanya dapat di akses untuk di produksi, bukan untuk di miliki.

Program TORA berasal dari berbagai kategori, yaitu : tanah hasil pelepasan kawasan hutan, tanah yang berasal dari perubahan batas kawasan hutan, tanah yang berasal dari HGU atau HGB yang telah habis masa berlakunya yang tidak diperpanjang. Termasuk tanah yang menjadi objek penyelesaian konflik agraria yang bisa ditetapkan sebagai TORA.

Distrubusi tanah melalui program reforma agraria, persoalan hukum tidak serta-merta berakhir ketika masyarakat memperoleh sertifikat. Persoalan justru dapat muncul apabila status hak yang diberikan kepada masyarakat bukan Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan Sertifikat Hak Pakai (SHP).

Dalam perspektif hukum agraria, Hak Pakai merupakan hak yang karakternya berbeda dengan Hak Milik. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, dengan kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau perjanjian dengan pemilik tanah. Selanjutnya, Pasal 41 ayat (2) menentukan bahwa Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu.

  • Penulis: Supriyadi Baharudin,S.H
  • Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ikmal Ali M. Nur

    Paradoks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Upt Patlean dan Komitmen DPRD komisi II Halmahera Timur

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Ikmal Ali M. Nur | Mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Salah satu bentuk fungsi DPRD ialah menjadi penghubung antara Rakyat dan Pemerintah Daerah, agar memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat. sebagai wakil rakyat DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, setiap keluhan dan masukan yang diterima dari warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah. DPRD juga benar-benar memastikan bahawa kesejahteraan […]

  • Gambar Ilustrasi : Indonesiana.id

    ARGUMEN TITIK TEMU AGAMA-AGAMA

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle Oleh: Fahrul Abd Muid Adalah Dosen IAIN Ternate & Wakil Ketua PW. GP. Ansor Maluku Utara
    • visibility 588
    • 0Komentar

    Adalah membahas untuk menemukan dasar argumennya perihal titik temu-nuqthatu al-liqa’ akar konflik antara Israel dan Palestina yang sampai hari ini masih saja terjadi. Kita jadikan upaya maksimal sebagai dasar yang kuat secara teologi agar terciptanya sebuah hubungan perdamaian dan keselamatan yang hakiki antara Israel dan Palestina, karena ini adalah konflik etnik Yahudi dan etnik Arab-bukan […]

  • Mantan Pelatih Timnas U-17 Iwan Setiawan Hadir Beri Coaching Clinic, Bangkitkan Semangat Pemain Muda Tidore

    Mantan Pelatih Timnas U-17 Iwan Setiawan Hadir Beri Coaching Clinic, Bangkitkan Semangat Pemain Muda Tidore

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Muzstakim
    • visibility 565
    • 0Komentar

    Balengko Space – Tidore, 23 Mei 2025 – Mantan pelatih Timnas Indonesia U-17, Iwan Setiawan, hadir di Sekolah Sepak Bola (SSB) Saremo Putra, Kelurahan Tambula, Kota Tidore Kepulauan, untuk memberikan coaching clinic kepada para pemain muda di Lapangan Stadion Marimoi. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 23 Mei 2025. Iwan Setiawan datang bersama Coach Muhlis Nur […]

  • Source : Istimewa

    Gal-Da: Ruang Hidup Elit vs Mimpi Otonomi Rakyat

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Asbar Kuseke
    • visibility 392
    • 0Komentar

    Semangat Perjuangan yang Tersandera DOB Galela Loloda (Galda) bukan sekadar wacana administratif; ia adalah “lonceng pengingat” sejak Deklarasi 2011 di Galela Selatan. Perjuangan ini lahir dari kolektivisme moral dan ekonomi masyarakat yang masif. Namun, sangat disayangkan jika energi besar dari para tokoh lintas sektor—politik, intelektual, hingga agamawan—kini seolah terbentur tembok kepentingan elit yang tidak linier […]

  • Source : Istimewa

    Warga Sagea-Kiya Melawan Kriminalisasi: “Tanah Kami Bukan Barang Dagangan, Cabut Laporan 14 Warga!

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 424
    • 0Komentar

    HALMAHERA TENGAH (BALENGKO), 23 Februari 2026 – Upaya pembungkaman terhadap pejuang lingkungan kembali terjadi di Maluku Utara. Koalisi Save Sagea mengecam keras langkah PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia yang melaporkan 14 warga Desa Sagea dan Desa Kiya ke Kepolisian Daerah Maluku Utara. Langkah hukum tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan intimidasi nyata terhadap […]

  • Aktivitas pembukaan lahan seluas lebih dari satu hektare di Desa Cucumare, Kabupaten Pulau Morotai, untuk pembangunan mess serta lokasi penampungan material Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Intimkara diduga telah berlangsung sejak dua pekan terakhir tanpa keterbukaan informasi dan kejelasan persyaratan administrasi.

    Aktivitas Pembukaan Lahan AMP PT Intimkara di Cucumare Disorot, Izin Lingkungan Dipertanyakan

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 301
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Aktivitas pembukaan lahan seluas lebih dari satu hektare di Desa Cucumare, Kabupaten Pulau Morotai, untuk pembangunan mess serta lokasi penampungan material Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Intimkara diduga telah berlangsung sejak dua pekan terakhir tanpa keterbukaan informasi dan kejelasan persyaratan administrasi. Kegiatan tersebut bahkan belum diketahui memiliki dokumen lingkungan yang […]

expand_less