Strategi Konektivitas dan Jebakan Tata Ruang di Maluku Utara

Maluku Utara menghadapi persoalan fragmentasi spasial. Dengan luas wilayah sekitar 3,15 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 1,12 juta hektare daratan dan 2,02 juta hektare laut, Maluku Utara memiliki karakter geografis kepulauan yang strategis, kaya sumber daya alam, serta memiliki sejarah rempah yang mendunia.

Namun, karakteristik geografis tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan dalam paradigma pembangunan. Laut masih sering diperlakukan sebagai batas, bukan sebagai penghubung. Pulau-pulau yang berdekatan secara geografis belum tentu terhubung secara ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Pembangunan masih terjebak dalam bias kontinental, padahal Maluku Utara membutuhkan paradigma yang menempatkan laut sebagai struktur utama konektivitas wilayah.

Paradoks ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Maluku Utara tumbuh 13,73 persen pada 2024, lalu melonjak menjadi 34,17 persen pada 2025. Pada 2025, PDRB mencapai sekitar Rp133,62 triliun, dengan industri pengolahan tumbuh 62,64 persen dan ekspor barang dan jasa 40,13 persen.

Pertanyaannya kemudian: apakah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut telah diikuti konektivitas dan pemerataan pembangunan antarpulau?

Sebab, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan spasial bukanlah dua hal yang otomatis berjalan bersamaan.

Data kesejahteraan menunjukkan perkembangan positif, tetapi belum menghapus seluruh persoalan. Persentase penduduk miskin Maluku Utara turun menjadi 5,59 persen pada September 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 74,81 ribu orang. Sementara itu, IPM Maluku Utara pada 2025 mencapai 72,52, meningkat dari 71,84 pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Maluku Utara menghadapi sebuah paradoks baru:

pertumbuhan ekonomi meningkat sangat cepat, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada simpul industri tertentu, melainkan menyebar melalui jaringan konektivitas ke seluruh wilayah kepulauan.

Jebakan Bias Daratan dan Logistik yang Mahal;

Selama bertahun-tahun, paradigma perencanaan wilayah kita mengidap rabun jauh: sentrisme daratan. Pembangunan infrastruktur jalan digelontorkan secara masif, sementara urat nadi utama mobilitas masyarakat kepulauan, laut, belum sepenuhnya diperlakukan sebagai infrastruktur strategis.

Dalam wilayah kontinental, jalan dapat menjadi tulang punggung konektivitas. Tetapi dalam wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, jalan hanya menyelesaikan persoalan konektivitas di dalam pulau. Begitu jalan berakhir di garis pantai, sistem konektivitas membutuhkan jaringan laut yang terjadwal, terintegrasi, terjangkau, dan dapat diandalkan.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata kurangnya jalan atau pelabuhan, persoalan utamanya adalah ketidakseimbangan cara kita membangun jaringan.

Pelabuhan tanpa trayek yang pasti tidak menciptakan konektivitas. Jalan tanpa simpul distribusi tidak otomatis menciptakan akses pasar. Kapal tanpa integrasi jadwal dan sistem logistik hanya menghasilkan mobilitas yang sporadis.

Akibatnya, masyarakat di pulau-pulau kecil menghadapi biaya ekonomi yang lebih tinggi untuk memperoleh barang, menjual hasil produksi, mengakses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun bergerak menuju pusat-pusat ekonomi.

Dalam konteks ini, konektivitas tidak boleh dipahami sekadar sebagai persoalan transportasi. Ia merupakan infrastruktur pemerataan.