Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Ketika Reformasi Telah Menjadi Reformati, Revolusi Total Adalah Panggilan Hidup

Ketika Reformasi Telah Menjadi Reformati, Revolusi Total Adalah Panggilan Hidup

  • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
  • visibility 587
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Desentralisasi dan otonomi daerah yang dicita-citakan Reformasi justru melahirkan raja raja kecil di daerah, memecah korupsi yang sentralistik menjadi korupsi yang terdesentralisasi. Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki tidak hanya sebagai segelintir orang kaya, tetapi kelompok yang menggunakan kekayaan materialnya untuk mempertahankan kekayaan tersebut (wealth defense). Dalam konteks Indonesia, oligarki bekerja dengan mendanai proses politik yang berbiaya sangat mahal. Demokrasi elektoral kita telah menjelma menjadi pasar bebas transaksional. Elite politik membutuhkan dana besar untuk kampanye, dan para pemilik modal menyediakan dana tersebut. Sebagai imbalannya, produk hukum dan kebijakan ekonomi akan didikte oleh kepentingan para oligark. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan kebijakan yang merugikan rakyat, seperti undang undang yang melemahkan pemberantasan korupsi atau regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan yang bias pada korporasi, bisa disahkan dengan mulus oleh wakil rakyat.

Hukum tidak lagi menjadi panglima untuk mewujudkan keadilan, melainkan alat legislasi untuk melegalkan eksploitasi. Ini adalah bentuk kapitalisme politik, di mana kekuasaan negara disandera untuk memfasilitasi akumulasi kapital segelintir elite.

Hegemoni dan Ketimpangan yang Dinormalisasi

Jika kita meminjam analisis Karl Marx, negara dalam sistem kapitalisme yang banal pada akhirnya hanya akan berfungsi sebagai panitia yang mengurus kepentingan kelas borjuis. Di Indonesia, batas antara penguasa politik dan pengusaha telah hilang. Para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah banyak yang berlatar belakang pengusaha batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Konflik kepentingan (conflict of interest) dianggap sebagai kewajaran politik. Namun, mengapa rakyat seolah diam atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Antonio Gramsci menjelaskan ini melalui konsep hegemoni. Kelas penguasa tidak hanya menindas secara fisik, tetapi mereka menguasai pikiran dan kesadaran masyarakat sipil.

  • Penulis: Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 665
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO), 2 April 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara resmi melaporkan Anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Laporan tersebut disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan telah diterima secara resmi, ditandai dengan surat tanda terima pengaduan. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menegaskan […]

  • DLH Morotai Disorot, Presiden BEM Unipas Minta DPRD Bertindak

    DLH Morotai Disorot, Presiden BEM Unipas Minta DPRD Bertindak

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Muzijad Mandea
    • visibility 307
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasifik (BEM Unipas) Morotai, Rifaldi Majid, mendesak DPRD Kabupaten Pulau Morotai segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Nurhayati, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan milik PT Intimkara di Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat. Rifaldi menilai DLH […]

  • Masri Anwar saat diwawancarai di Yogyakarta tentang buku Kerusakan Ekologi Sebuah Antologi

    Masri Anwar dan Buku “Kerusakan Ekologi Sebuah Antologi”: Suara dari Halmahera Tengah yang Terkikis Tambang

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.116
    • 0Komentar

    Menurutnya, penulisan buku ini bukan untuk mencari popularitas. “Saya ingin menuliskan keresahan saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan di Sagea, Lelief, Sawai, dan kampung-kampung lain di Halmahera Tengah. Rusaknya lingkungan bukan sekadar isu lokal, tapi harus diketahui publik luas,” jelasnya. Bagi Masri, aktivisme tidak selalu berarti turun ke jalan. Ada bentuk lain […]

  • Karmila, Ketua Umum perempuan pertama PMII Komisariat Sultan Agung Universitas Janabadra Yogyakarta periode 2025–2026

    Karmila Terpilih sebagai Ketua Umum Perempuan Pertama PMII Komisariat Sultan Agung Universitas Janabadra

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 610
    • 0Komentar

    Yogyakarta (BALENGKO), 7 Oktober 2025 – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sultan Agung Universitas Janabadra Yogyakarta resmi menetapkan Karmila, kader asal Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagai Ketua Umum periode 2025–2026 dalam Rapat Tahunan Komisariat (RTK) yang digelar pada 4 September 2025 di Omah PMII Yogyakarta. Karmila tercatat sebagai perempuan pertama yang terpilih […]

  • Source : Istimewa

    LBH Ansor Maluku Utara Desak Polda Hentikan Kriminalisasi 14 Warga Sagea–Kiya

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 359
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO)— Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara secara resmi menyatakan sikap solidaritas terhadap LBH Marimoi dalam mengawal pendampingan hukum bagi 14 warga Desa Sagea dan Kiya, Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah. Warga tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan di kepolisian atas tuduhan merintangi aktivitas pertambangan. Ketua LBH Ansor Maluku Utara menegaskan bahwa pemanggilan […]

  • Kedaulatan di Setiap Ombak: Anak Pulau Loloda dan Perjuangan Menjaga Laut Halmahera

    Kedaulatan di Setiap Ombak: Anak Pulau Loloda dan Perjuangan Menjaga Laut Halmahera

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Muhammad Asmar Joma
    • visibility 872
    • 0Komentar

    Kedaulatan Bukan Sekadar Bendera Membela pulau berarti menolak reduksi kedaulatan menjadi sekadar pengibaran bendera atau patroli angkatan laut. Kedaulatan sejati lahir dari keberlanjutan komunitas, ketika laut dijaga dari pencemaran, ketika hasil tangkapan cukup untuk menghidupi keluarga, ketika tanah tidak dijual kepada investor asing yang hanya ingin membangun resort mewah. Dalam The Ocean Economy in 2030 […]

expand_less