Ketika Reformasi Telah Menjadi Reformati, Revolusi Total Adalah Panggilan Hidup
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 95
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta | Source : Istimewa
Selanjutnya, konstitusi mengatur bahwa selambat lambatnya 30 hari, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu sebelumnya. Secara politis, ini berarti kekuasaan hanya akan bergeser dari satu faksi elite ke faksi elite lainnya, misalnya dari kubu petahana ke kubu penantang yang menduduki posisi kedua. Masalahnya adalah, baik kubu pertama, kedua, maupun ketiga dalam sistem pemilu elektoral kita hari ini disokong oleh struktur oligarki yang nyaris identik.
Konfigurasi elite mungkin berubah, bendera partai mungkin berganti warna, namun bandar yang membiayai panggung politik itu adalah kelompok yang sama. Ini membuktikan bahwa demokrasi elektoral kita telah menjadi sistem sirkulasi elite yang tertutup. Kita terjebak dalam ilusi pilihan. Pemilu seolah olah memberikan rakyat kekuasaan untuk menentukan masa depan, namun pada kenyataannya, rakyat hanya diminta memilih siapa perwakilan oligarki yang akan mengeksploitasi mereka selama lima tahun ke depan. Menuju Revolusi Sistemik untuk Mencabut Akar Pembusukan Oleh karena itu, hari ini rakyat tidak sekadar membutuhkan “Reformasi Jilid II”. Kita tidak perlu lagi terjebak pada figur, entah itu Prabowo, Gibran, Jokowi, Anies, atau siapa pun. Persoalan bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan mengganti aktor di atas panggung, sementara naskah lakon dan pemilik teaternya tetap sama.
Yang harus kita bicarakan secara serius dan radikal adalah sistem republik ini yang sudah sangat usang dan membusuk. Hukum dan institusi negara telah dikuasai (state capture) oleh kekuatan kapital. Reformasi 1998 terbukti gagal secara substansial karena ia hanya membabat ranting ranting kediktatoran, tetapi membiarkan akar oligarki terus hidup dan mencengkeram tanah ibu pertiwi. Kita membutuhkan perubahan sistemik. Jika istilah revolusi terdengar menakutkan, maka pahamilah revolusi bukan sebagai pertumpahan darah, melainkan sebagai revolusi struktural dan revolusi kesadaran. Kita harus merebut kembali kedaulatan politik dari cengkeraman kartel partai politik dan pemodal. Kita membutuhkan sistem hukum yang tidak bisa dibeli, serta sistem ekonomi yang berpusat pada kesejahteraan manusia, bukan ekstraksi modal semata. Sudah delapan kali kita mengganti nakhoda, tetapi pulau kesejahteraan belum juga terlihat di pelupuk mata.
- Penulis: Ain Dadong_Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta
Saat ini belum ada komentar