Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » MISCARRIAGE OF JUSTICE: Mencari Keadilan dalam Negara yang tidak Adil

MISCARRIAGE OF JUSTICE: Mencari Keadilan dalam Negara yang tidak Adil

  • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
  • visibility 670
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Kasus Sengkon dan Karta menunjukkan bahwa keberhasilan menemukan pelaku yang sebenarnya tidak serta-merta menghapus tanggung jawab negara terhadap korban salah penghukuman. Negara tidak hanya berkewajiban membebaskan mereka, tetapi juga memastikan adanya pemulihan yang efektif, adil, dan proporsional atas seluruh kerugian yang ditimbulkan. Lebih dari itu, negara wajib melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya peradilan sesat agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Dua peristiwa yang berbeda diatas memperlihatkan bahwa peradilan sesat bukan sekadar kesalahan teknis dalam proses penegakan hukum. Peradilan sesat merupakan kegagalan negara menjalankan prinsip bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia. (due process of law)

Ketika seseorang dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, ketika korban justru diposisikan sebagai pelaku, atau ketika putusan pengadilan menghukum orang yang tidak bersalah, maka yang rusak bukan hanya nasib individu tersebut, tetapi juga legitimasi negara hukum itu sendiri.

Ironisnya, meskipun mekanisme Peninjauan Kembali telah lama diadopsi sebagai instrumen untuk mengoreksi kekeliruan putusan, praktik peradilan sesat masih terus muncul dalam berbagai bentuk hingga hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan instrumen hukum, melainkan lemahnya integritas aparat penegak hukum, kualitas pembuktian, dan efektivitas pengawasan terhadap seluruh proses peradilan pidana.

Pertanyaannya, apakah peristiwa tersebut benar-benar telah membangun sistem peradilan yang mampu mencegah terulangnya peradilan sesat? Sayangnya, berbagai perkara kontemporer menunjukan bahwa resiko kesalahan penegakan hukum masih menjadi persoalan serius.

Kasus Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky pada tahun 2016, Pegi Setiawan di tangkap pada tanggal 21 Mei 2024. Pegi sempat membantah dengan mengatakan “saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati” ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Kuasa hukum Pegi Setiawan ajukan praperadilan, menurut kuasa hukum Pegi penetapan tersangka dinilai janggal karena tidak ada penetapan pengadilan ketika polisi menggeledah dan menyita beberapa barang bukti dari rumah Pegi di Cirebon. Setelah mengabulkan permohonan gugatan praperadilan, hakim Enam meminta Polda Jabar agar membebaskan Pegi dari tahanan.

Hakim menimbang penetapan tersangka oleh Polda jabar tidak cukup bukti dan harus ada pemeriksaan kepada calon tersangka terlebih dahulu. “Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun permohonan dalam penyelidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka”, dilansir dari Antara.

Putusan praperadilan dalam perkara tersebut menunjukan bahwa tindakan apparat dalam menetapkan tersangka harus tundak pada prosedur dan standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum. Hal ini menegaskan bahwa due process of law bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan jaminan konstitusional agar mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan.

  • Penulis: Supriyadi Baharudin,S.H
  • Editor: Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas Armada Sampah Laut Kota Ternate dan Komunitas Batu Meja mengangkat sampah plastik di perairan pesisir Kelurahan Makassar Timur.

    Kolaborasi Satgas Armada Sampah Laut dan Komunitas Batu Meja Bersihkan Pesisir Makassar Timur Ternate

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Kontributor Wilayah Kota Ternate (Agung Selang)
    • visibility 939
    • 0Komentar

    Ternate (BALENGKO SPACE) 21 September 2025 – Satgas Armada Sampah Laut Kota Ternate bersama Komunitas Batu Meja Kelurahan Makassar Timur membersihkan perairan pesisir Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Mereka mengerahkan armada sampah laut dan perlengkapan jaring pengait untuk mengangkat sampah plastik, botol, serta limbah rumah tangga yang mencemari laut. Tim mengumpulkan sampah dari permukaan […]

  • Tarian soya-soya Maluku Utara ditampilkan di event JKPI Yogyakarta oleh mahasiswa dan pelajar

    Tarian Soya-Soya Maluku Utara Tampil di Event JKPI Yogyakarta 2025

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.655
    • 0Komentar

    Tarian Soya-Soya Jadi Sarana Promosi Wisata Budaya Nurlaila Mustafa, mahasiswa asal Ternate yang sedang menempuh studi S2 Pariwisata sekaligus mantan Wakil Ketua IKPMKT periode 2020-2021, turut menyampaikan rasa bangganya terhadap penampilan tersebut. “Saya merasa excited sekaligus bangga karena di acara Indonesia Street Performance tadi malam, Ternate menjadi satu-satunya perwakilan dari Maluku Utara yang tampil,” katanya. […]

  • Damkar Pulau Morotai: Berhasil Mengatasi Kebakaran Sejak Awal 2026

    Damkar Pulau Morotai: Berhasil Mengatasi Kebakaran Sejak Awal 2026

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Muh. Muzijad Mandea
    • visibility 89
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ⁦(Satpol PP dan Damkar)⁩ Kabupaten Pulau Morotai, Akri Yuti Wijaya, mencatat sebanyak 130 titik kebakaran terjadi di wilayahnya sejak 2 Januari hingga 10 Oktober 2026. Total luas lahan yang hangus terbakar mencapai 431 hektare. Hal ini disampaikan Akri saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, […]

  • Ketua IKPM-HT Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur, Sumber foto: Istimewa

    Ketua IKPM-HT Yogyakarta Desak Komisi II DPRD Haltim Evaluasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.011
    • 0Komentar

    Yogyakarta (BALENGKO) — Ketua Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur, mendesak Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Halmahera Timur yang dinilai minim inovasi dan kurang memperhatikan pengembangan kawasan transmigrasi. Desakan tersebut disampaikan Ikmal usai mengikuti dialog publik bertajuk “Ketimpangan […]

  • Komunitas PATCOIFA Sula Gelar Literasi Pesisir dan Bakti Sosial di Desa Pastabulu

    Komunitas PATCOIFA Sula Gelar Literasi Pesisir dan Bakti Sosial di Desa Pastabulu

    • calendar_month Minggu, 26 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 660
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Istimewa Pastabulu, 25/1/25 – Komunitas Literasi PATCOIFA Sula mengadakan kegiatan Literasi Pesisir dan Bakti Sosial yang bertempat di Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja komunitas untuk tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan pesisir dan laut melalui edukasi serta kolaborasi. Ketua Umum Komunitas […]

  • MTsN 1 Pulau Morotai Sukses Gelar Expo Seni Kelulusan dan Wisuda Tahfiz Angkatan II.

    MTsN 1 Pulau Morotai Sukses Gelar Expo Seni Kelulusan dan Wisuda Tahfiz Angkatan II.

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pulau Morotai sukses menyelenggarakan Expo Seni Kelulusan (Expo Art and Graduation) yang dirangkaikan dengan Wisuda Tahfiz Angkatan II Tahun Pelajaran 2025/2026 pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan madrasah tersebut dihadiri oleh dewan guru, orang tua siswa, serta perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Panitia, Mukmin […]

expand_less