Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » MISCARRIAGE OF JUSTICE: Mencari Keadilan dalam Negara yang tidak Adil

MISCARRIAGE OF JUSTICE: Mencari Keadilan dalam Negara yang tidak Adil

  • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
  • visibility 668
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Hal ini selaras dengan konsep rechtsstaat yang menempatkan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin persamaan di hadapan hukum, serta mewujudkan keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak. Namun dalam praktik penegak hukum memperlihatkan wajah yang berbeda.

Bahkan beberapa kasus yang terjadi sering kali terdapat Putusan yang saling bertolak belakang atas perkara serupa melalui proses penyidikan yang tidak profesional, kriminalisasi, rekayasa perkara, hingga tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas menjadi potret yang terus berulang. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana mencari keadilan, melainkan sebagai alat yang dapat diarahkan sesuai kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Fenomena diatas yang dalam kajian hukum dikenal sebagai miscarriage of justice atau peradilan sesat, yakni keadaan ketika proses penegakan hukum gagal menghadirkan keadilan karena kesalahan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya bukan sekadar lahir putusan yang keliru, melainkan juga rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika orang yang bersalah dapat dibebaskan, sementara orang yang tidak bersalah justru dihukum, maka yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang terdakwa, tetapi juga wibawa negara hukum itu sendiri.

Peradilan sesat bukanlah fenomena baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praktek peradilan sesat pernah terjadi pada tahun 1970-an dimana berbagai praktek penegakan hukum yang menyimpang telah meninggalkan luka mendalam sekaligus menjadi pengingat bahwa kesalahan apparat penegakan hukum dapat merenggut hak-hak dasar masyarakat.

  • Penulis: Supriyadi Baharudin,S.H
  • Editor: Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rektor UNUTARA Dr. M. Nasir Tamalene (kanan) bersama Dubes RI di Uzbekistan, Prof. Siti Ruhaini Dzuhayatin (tengah) . Kunjungan ini bertujuan membuka peluang bagi lulusan PTNU untuk berkarir sebagai tenaga pendidik sains di sekolah internasional Uzbekistan. (Foto: Istimewa)

    LPTNU Jajaki Kerja Sama Pendidikan di Uzbekistan, Siapkan Lulusan Berwawasan Global

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 667
    • 0Komentar

    TASHKENT (BALENGKO) — Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Indonesia melakukan kunjungan strategis ke Uzbekistan untuk menjajaki kolaborasi pendidikan internasional. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi perguruan tinggi NU di kancah global serta membuka peluang karier bagi lulusannya di kawasan Asia Tengah. Pertemuan Strategis di Kedutaan Besar Delegasi yang terdiri dari sejumlah rektor perguruan tinggi NU […]

  • Ketua KOPRI PKC PMII Malut Siti N Abdullah soal proyek talud Desa Ploly

    KOPRI PMII Malut Desak Hak Warga Proyek Talud Desa Ploly Dilunasi

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Mustakim
    • visibility 479
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, TERNATE – Gelombang kecaman terhadap kasus penunggakan upah buruh dan pembayaran material lokal pada Proyek Pembangunan Swering Talud Desa Ploly, Kabupaten Halmahera Selatan, terus meluas. Kali ini, Korps PMII Putri (KOPRI) PKC PMII Maluku Utara secara tegas angkat bicara mengawal nasib masyarakat pesisir tersebut. Ketua KOPRI PKC PMII Maluku Utara, Siti N. Abdullah, […]

  • Source : Istimewa

    Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan, Massa SMIT Desak Kementerian ESDM Cabut IUP PT Arumba Jaya Perkasa

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 295
    • 0Komentar

    JAKARTA, 13 Februari 2026 (BALENGKO) – Solidaritas Masyarakat Indonesia Timur (SMIT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (13/2). Massa menuntut intervensi pemerintah pusat terkait sengketa pembebasan lahan yang melibatkan PT Arumba Jaya Perkasa di Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Koordinator […]

  • Membumikan Janji Politik: Membangun Maluku Utara Lewat RPJMD yang Terarah

    Membumikan Janji Politik: Membangun Maluku Utara Lewat RPJMD yang Terarah

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Oleh : Mursid Puko
    • visibility 1.763
    • 0Komentar

    Beberapa hari terakhir, publik Maluku Utara ramai membicarakan isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui berbagai kanal media sosial. Pada tahun 2024, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Secara teoritis, pelaksanaan […]

  • Cipayung Plus Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Desa dan Satgas, Kajari Morotai Siap Telusuri

    Cipayung Plus Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Desa dan Satgas, Kajari Morotai Siap Telusuri

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 169
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, H. Safri H. Abdul Muin, berkomitmen menelusuri sejumlah dugaan penyimpangan anggaran yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus, yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Morotai. Dugaan tersebut mencakup persoalan pengelolaan anggaran di 88 […]

  • Gebyar Pasar Murah Ternate: Gubernur Maluku Utara Berikan 10.000 Paket Sembako Murah

    Gebyar Pasar Murah Ternate: Gubernur Maluku Utara Berikan 10.000 Paket Sembako Murah

    • calendar_month Minggu, 23 Mar 2025
    • account_circle Fairy Sinta
    • visibility 438
    • 0Komentar

    Ternate, (22/3/25) – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menggelar Gebyar Pasar Murah di Ternate untuk menyambut Ramadan 1446 H. Program ini merupakan bagian dari Safari Ramadan yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di beberapa kabupaten di Maluku Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara menginisiasi kegiatan ini dengan menyediakan […]

expand_less